Oleh: museumku | 30 Januari 2015

Pemda Kurang Proaktif Revitalisasi Museum

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, banyak urusan kebudayaan yang dilimpahkan ke daerah, salah satunya pengelolaan museum. Namun, sebagian pemerintah daerah masih kurang peduli atau tidak mampu mengelola anggaran untuk revitalisasi museum.

Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat hanya mengelola enam museum di seluruh Indonesia, antara lain Museum Benteng Vredeburg, Museum Nasional, Museum Proklamasi, dan Museum Basuki Abdullah. Pengelolaan banyak museum di daerah dilimpahkan ke pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.

Sebagian Anggaran Dikembalikan ke Pusat

”Meski banyak museum kini dikelola pemerintah daerah, kalau ada masalah permuseuman di daerah, siapa pun lapornya tetap ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan, saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Kamis (29/1).

Kacung didampingi antara lain oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Harry Widianto, Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Endjat Djaenuderadjat, Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Diah Harianti, serta Direktur Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Sri Hartini.

Meski tidak lagi mengelola secara langsung, sejak tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan gerakan revitalisasi museum daerah. Pada 2013, dana revitalisasi mencapai Rp 146 miliar dan tahun 2014 mencapai Rp 109 miliar.


Kurang serius

Proses revitalisasi museum terhambat akibat beberapa pemerintah daerah kurang proaktif memanfaatkan fasilitas tersebut. Saat pembangunan museum akan dilelangkan, misalnya, kepala dinas atau pejabat pembuat komitmen justru diganti sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkali-kali membuat surat keputusan. ”Bahkan, tahun 2014 ada beberapa daerah yang justru mengembalikan uang karena tidak mampu membuat program,” ujar Kacung.

Menyikapi hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersikap tegas. Jika pemerintah daerah tidak memanfaatkan anggaran revitalisasi museum, seterusnya daerah tersebut tidak akan diberi alokasi bantuan.

Menurut Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Harry Widianto, khusus tahun 2015 ini, pemerintah menyiapkan program standardisasi 100 museum pemerintah dan swasta dan kemudian direvitalisasi. Ini lanjutan dari standardisasi 120 museum pada tahun 2014.

”Kami juga merencanakan revitalisasi taman budaya. Hanya saja, usulan kami di APBN-P 2015 ditolak. Padahal, banyak taman budaya di daerah yang kondisinya memprihatinkan. Ada taman budaya hampir roboh, ada pula yang anggaran operasionalnya hanya Rp 160 juta setahun. Bagaimana mau berkembang?” ujar Kacung. (ABK/IVV)

(Sumber: Kompas, Jumat, 30 Januari 2015)


Responses

  1. Kuncinya pemda kekurangan tenaga profesional permuseuman. Sayang pemda juga tak memperhatikan perekrutan pns.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: