Oleh: museumku | 19 Januari 2015

Museum Benda Gratifikasi KPK

GRATIFIKASI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ”hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan”. Pemahaman ini berangkat dari kata gratification dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai ”pemberian yang mendatangkan kegembiraan”. Maka, menilik artinya yang sejati, gratifikasi adalah sesuatu yang diberikan dan diterima dengan perasaan bahagia. Sebagaimana tradisi banyak perusahaan memberikan bonus kelebihan hasil usaha kepada para karyawannya.

Namun, belakangan ini kata gratifikasi tidak nikmat didengar, bahkan terasa nyeri untuk dipahami. Pemiringan makna ini terjadi ketika lembaga hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memosisikan gratifikasi sebagai modus dari korupsi. Misalnya, banyak kepala daerah yang menerima hadiah dari pengusaha yang ingin jalan pintas untuk melebarkan sayapnya. Atau polisi yang menerima cendera mata dari tahanan yang ingin dibebaskan geraknya. Atau hakim dan jaksa yang menerima bundelan apa saja dari terdakwa agar diringankan kasusnya.

Puncak dari elegi gratifikasi adalah saat kata itu tertulis dalam peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat 1: ”Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”. Sebuah pasal yang ingin menegaskan bahwa pejabat penerima gratifikasi dianggap korupsi dan melawan hukum.

Rumusan itu sejalan dengan pikiran Harry Sinclair Lewis (1885-1951), pemikir sosial Amerika Serikat. Ia berkata bahwa pemberian atau hadiah yang mengarah ke birokrasi dan negara hampir selalu ada maunya. Hadiah yang bernilai 10 kemungkinan besar diharapkan balik menjadi 50. Seuntai kalung emas diharapkan balik menjadi berlian tiga karung. ”All prizes are dangerous,” katanya. Intinya, utang budi menjadi pangkal penyelewengan moral birokrasi.


Akan dilelang

Namun, hukum gratifikasi masih menyediakan jalan lurus bagi yang berhati-hati. Lantaran, pasal yang mengancam itu didampingi UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C Ayat 1: ”Penerimaan gratifikasi batal melawan hukum apabila calon penerima melaporkan apa yang akan terjadi, atau menyerahkan benda-benda (yang diduga) gratifikasi yang sudah diterima kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK”.

Lalu, di luar gratifikasi yang sifatnya nonbenda, seperti perjalanan wisata, pengobatan, bahkan pelayanan seks, benda-benda gratifikasi ini pelan-pelan terhimpun di KPK. Eksistensi benda-benda ini jadi amat menarik ketika dikuratori dan dipamerkan kepada publik. Si benda tak hanya tampil sebagai sesuatu yang material atau fisikal, tetapi juga sebagai cerita faktual yang menyuratkan riuh-selingkuh transaksional bertabur pernik akal-akalan, sogok-sogokan.

Itulah yang terjadi ketika KPK memamerkan benda-benda gratifikasi di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam Festival Anti Korupsi 2014, pada 10 Desember lalu. Dalam gelaran itu, di antara ratusan benda yang ditata dalam etalase, tampak gitar bas Robert Trujillo dari grup Metallica yang dihadiahkan kepada Presiden Joko Widodo. Gitar itu memang diserahkan oleh Presiden kepada KPK untuk menghindari tuduhan gratifikasi.

Dari pameran muncul gagasan agar KPK membuat museum berisi benda-benda gratifikasi. Sebuah museum yang bermisi memberikan ingatan kepada masyarakat ihwal kejadian di seputar hukum gratifikasi, baik yang koruptif maupun bukan koruptif. Pemajangan benda-benda itu tentu disertai seleksi sehingga mobil atau rumah, misalnya, hanya dipajang fotonya. Semua benda diberi catatan data dan fakta sehingga masyarakat bisa memahami sejarahnya: diberikan oleh siapa dan kepada siapa, dalam rangka apa, bilamana, dan apa putusan hakim yang menyertainya.

Namun, gagasan itu terpangkas ketika KPK mengumumkan ada pelelangan ratusan benda gratifikasi pada Kamis 11 Desember 2014. Siapa yang berminat, boleh membeli! Mulai dari bekas koleksi Akil Mochtar sampai benda seni simpanan Ratu Atut. Dari aksesori mahal Angelina Sondakh hingga harta karun Gayus Tambunan. Begitu juga dengan gitar bas Trujillo milik Presiden Joko Widodo. Untunglah, atas permintaan banyak orang, gitar ini batal dilelang.


Benda-benda Soeharto

Dari pameran, gagasan permuseuman dan pelelangan di atas, kita ingat Museum Purna Bhakti Pertiwi milik Presiden Soeharto, yang dibuka pada 1993. Museum itu berisi benda-benda cendera mata yang diberikan para pemimpin sejumlah negara, pejabat, pengusaha, kerabat, dan lain-lain. Tidak jelas, apakah ratusan benda koleksi itu merupakan gratifikasi atau bukan. Namun, itikad untuk menyimpan, melindungi, dan menata benda-benda itu dalam museum harus dihargai.

Soeharto (dan keluarganya) juga memiliki Graha Lukisan di kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini berisi ratusan benda seni dua dimensi, dari lukisan Basoeki Abdullah, Affandi, sampai 32 litografi Pablo Picasso, yang merupakan cikal bakal lukisan legendaris Guernica. Sayang, museum yang dibuka tahun 1997 ini terpaksa tutup sejak Mei 1998.

Penyair Roma Publius Vergilius Maro (70-19 SM) berkata: ”Timeo et Danaos et dona ferentes.” Artinya, ”Roma tetap takut kepada Yunani meskipun Yunani sudah memberikan hadiah.” Itu lantaran Yunani dicurigai punya maksud lain atas hadiah tersebut. Pemerintah Roma tetap menyimpan hadiah-hadiah Yunani 2000 tahun lalu itu dalam museum, sampai detik ini!

Agus Dermawan T
Kritikus. Penulis Buku-buku Sosial, Budaya, dan Seni

(Sumber: Kompas Siang, Sabtu, 17 Januari 2015)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: