Oleh: museumku | 4 September 2014

Kementerian Kebudayaan Perlu

Pembahasan mengenai RUU Kebudayaan terus berlanjut menjelang berakhirnya masa kerja DPR 2009-2014 pada September 2014. Waktu sangat sempit, tetapi dukungan untuk terbentuknya kementerian kebudayaan, terlepas dari Kementerian Pendidikan, terus mengalir.

Sejumlah pemerhati budaya menekankan pentingnya kementerian kebudayaan untuk memayungi semua gagasan dan peristiwa kebudayaan yang luar biasa banyaknya di Indonesia. Edi Sedyawati, Toety Heraty, Nunus Supardi, Radhar Panca Dahana, dan anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar sama-sama berpendapat bahwa peran penting kebudayaan dalam pembangunan bangsa telah dikerdilkan.

“Urusan Pendidikan Semestinya di Bawahnya”

”Apakah kebudayaan tidak dianggap penting? Atau kebudayaan terlalu sulit sehingga dianggap tidak ada yang bisa mengurusinya,” ungkap Edi dalam seminar yang digagas Asosiasi Museum Indonesia, Rabu (3/9). Edi termasuk seorang perumus teks asli RUU Kebudayaan yang selesai disusun pada 2008 sewaktu ia menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan.

Edi juga menanggapi pernyataan akademisi mengenai tidak perlunya kementerian ini (Kompas, 3/9). ”Apa yang dikatakan di Kompas itu bisa disebut fitnah. Kalau kebudayaan diurus tersendiri oleh pemerintah lalu dituduh mendominasi. Justru pemerintah itu fungsinya memfasilitasi supaya tidak dimonopoli oleh satu golongan saja. Jangan terjebak kepada pandangan yang keliru dan negatif. Mengurus itu tergantung cara mengurusnya,” papar Edi.


Sekunyahan roti

Radhar, lagi-lagi, menilai pemerintah selama ini memang tidak mau mendengar bahkan tuli dengan berbagai masukan perihal penanganan kerja-kerja kebudayaan. Bahkan, banyak yang tidak mengetahui sejatinya makna kebudayaan itu. Wajar jika anggaran untuk kebudayaan hanya sekunyahan roti, sangat kecil. Menurut Nunus Supardi, usul pembentukan kementerian kebudayaan sudah didengungkan sejak empat setengah bulan setelah Indonesia merdeka pada Musyawarah Kebudayaan, di Sukabumi, 31 Desember 1945.

Usulan itu didesakkan lagi pada Kongres Kebudayaan pertama pada 1948, tetapi tidak terwujud. Berturut-turut usulan itu disampaikan pada Kongres Kebudayaan 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, 2003, dan 2008. Terakhir didesakkan lagi pada kongres yang sama tahun 2013 di Yogyakarta.

”Apa salahnya kebudayaan, kok, tidak didengar? Gagasannya padahal sejak lama sekali. Lucunya, ada kementerian baru yang tiba-tiba muncul, padahal sebelumnya tidak diwacanakan, misalnya yang mengurusi daerah tertinggal,” kata Nunus.

Dedi Gumelar mengisyaratkan perjuangan yang berat untuk mewujudkan kementerian ini, yang telah ia perjuangkan bersama-sama anggota lain di DPR. ”Kami berlomba dengan waktu. DPR periode ini berakhir pada 30 September dan sampai saat ini belum turun amanat dari Presiden mengenai RUU Kebudayaan. Saat ini masih di tangan Presiden, lalu nanti dikembalikan lagi ke DPR, dan masih lama lagi prosesnya,” tuturnya.

Adapun Toety mengajak semua orang yang peduli kebudayaan untuk membuat rekomendasi bagi pemerintahan yang akan datang. Setidaknya suara masyarakat bisa disampaikan ke Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Secara terpisah, produser dan pemeran film, Christine Hakim, mengatakan, jika dibentuk secara mandiri, kementerian kebudayaan akan mengemban bidang yang sangat luas. Bahkan, urusan pendidikan semestinya berada di bawah kementerian kebudayaan.

”Penyelenggaraan pendidikan semestinya menjadi bagian dari tugas kementerian kebudayaan. Transfer nilai-nilai kebudayaan membutuhkan peran dan fungsi lembaga pendidikan,” ujar Christine. (IVV/NAW)

(Sumber: Kompas, Kamis, 4 September 2014)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: