Oleh: museumku | 15 Juli 2012

Peta Permasalahan Museum: Faktor Peran

Oleh: Junus Satrio Atmodjo
Staf Ahli Menteri bidang Kelembagaan
Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan


1. Sejarah Museum dan Pengelolaannya

Sejarah museum di Indonesia sudah cukup lama, lebih dari seratus tahun. di Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang tertua dan pernah menjadi model pengembangan museum di kawasan ini. Kita tidak hanya mengenal Museum Nasional yang menyimpan benda-benda budaya -tepatnya benda-benda seni dan sejaah seperti minat para pendirinya pada waktu itu-melainkan juga museum-museum khusus seperti timah di Bangka atau zoologi di Bogor.

Perubahan status pengelolaan museum dari masa kolonial kepada republik, banyak mempengaruhi perkembangannya di kemudian hari. Apalagi ketika museum-museum daerah yang secara seraga disebut Museum Negeri mulai didirikan di ibukota provinsi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Sebuah lonjakan kebutuhan biaya, tenaga pengelola, kepakaran, benda-benda koleksi, sampai dengtan alat transportasi tiba-tiba menjadi problematika baru pemerintah waktu itu. Kondisi anggaran yang masih ditopang oleh booming harga minyak bumi, memang belum dirasakan.

Memasuki era tahun 1990-an millinium kedua, terutama setelah berlakunya sistem “otonomi daerah”, museum-museum di Indonesia mulai kehilangan citranya sebagai “ruang publik”. Pengelolaannya bahkan disamakan seperti kantor-kantor pemerintah pada umumnya yang mengutamakan fungsi administrasi daripada profesionalisme di bidangnya. Penggantian pimpinan structural maupun staf tidak lagi memperhatikan penguasaan di bidang kebudayaan, pertimbangan yang digunakan adalah pada sistem kepangkatan semata-mata. Tidak mengherankan bila banyak pimpinan yang ‘salah tempat’dan merasa ‘kurang nyaman’, atau ‘terhambat karirnya’ bila ditempatkan di lingkungan museum. Hanya sedikit pimpinan yang menemukan motivasi baru dalam jabatan itu, mereka berupaya untuk menemukan hal-hal baru termasuk yang tidak terpikirkan oleh para professional pendahulunya. Terdapat beberapa museum provinsi maupun kabupaten yang memperlihatkan terobosan kea rah itu, sayangnya masih lebih banyak yang tidak memperlihatkan perkembangan lebih maju, kalau tidak dapat dikatakan sebaliknya menjadi semakin mundur.

Dengan demikian, sukar bagi kita bila harus mengatakan bahwa arah museum perkembangan museum-museum di Indonesia adalah sebuah evolusi, yaitu proses menuju perubahan yang lebih baik, melainkan sebuah involusi, yaitu proses sistematik mengarah kepada kemunduran, yang pada umumnya menghasilkan dampak-dampak negative lebih besar dibandingkan evolusi. Kesan ini tidak dapat dihindari karena munculnya permasalahan yang sama hampir sama di semua wilayah setelah Museum-Museum Negeri diserahkan kepada daerah sesuai amanat Undang-undang no.33 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah.

Sudah tentu terdapat pengecualoian pada museum-museum yang ditangani pihak swasta atau BUMN dengan dukungan dana yang besar. Kreativitas yang terkendali di museum pemerintah tidak terlalu dirasakan oleh mereka. Pengelola dan para kurator museum memiliki cukup keleluasaan berekspresi dan bereksperimen agar lembaga mereka tampil lebih menarik dan tertata rapi. Di lingkungan ini, peran SDM yang rata-rata berjumlah lebih sedikit sering menemukan bentuk profesionalisme mereka dalam konteks kebutuhan museum melayani public. Hal inilah yang sekarang dirasakan sangat menurun di lingkungan Museum-museum Negeri.


2. Pergeseran Paradigma: Pendekatan Ekonomi

Fenomena menarik atas perubahan sistem kepemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik adalah kebebasan daerah untuk melakukan manuver mensejahteraan masyarakat. Orientasi untuk memberikan pelayanan umum yang membutuhkan biaya besar, termasuk membengkaknya birokrasi pemerintah setiap kali terjadi pemecahan provinsi, kabupaten, dan kecamatan, membutuhkan dukungan dana yang sangat besar. Sumber daya alam yang menjadi andalan setiap daerah dipergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini. Tidaklah mengherankan bila di dalam pemikiran para pengambil keputusan masalah-masalah yang berhubungan dengan integritas budaya dan jatidiri kurang memperoleh perhatian. Hampir semua daerah menerapkan dapat memberi sumbangan nyata berupa pemasukan dana berbentuk Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD.

Tanpa disadari pendekatan ekonomi ini telah merubah paradigma manajemen kantor-kantor pemerintah dari “membiayai”menjadi ‘menarik’artinya sedapat mungkin setiap kantor bisa menghasilkan kontribusi pemasukan (income), termasuk museum di dalamnya. Lembaga-lembaga yang kurang mampu berkontribusi harus menerima kenyataan minimnya dana yang mereka terima, sudah tentu buah simalakama ini menyulitkan museum untuk berkembang. Sebagai jalan keluar, setiap museum terpaksa berimprovisasi membiayai dirinya sendiri dan menambah masukan PAD melalui berbagai kegiatan. Sumbangan ini nantinya digunakan untuk membiayai aktivitas berskala besar yang diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro. Penelitian yang dilakukan Puslitbang Kebudayaan tahun 2007, setidaknya menyimpulkan kearah itu.

Pembangunan jatidiri, kebudayaan, atau hal-hal lain yang bersifat intangible, tentunya sukar ditempatkan secara proporsional menggunakan paradigma ini. Oleh karena itu, institusi museum sering dilihat sebagai fitrin untuk memamerkan sesuatu, bukan sebuah kebanggaan yang perlu disosialisasikan kepada public atau dunia. Lebih menyedihkan lagi, jabatan di museum dianggap tidak membawa manfaat bagi pengembangan karir pribadi. Sebuah ungkapan menarik pernah dilontarkan seorang petinggi negara, bahwa “orang (masyarakat) lebih sering ke makam daripada ke museum”mungkin ada benarnya. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa public kurang mengerti tentang museum, dan sistem penyajian serta program museum mungkin juga tidak menarik public untuk datang ke museum. Maka, lengkaplah syarat terjadinya proses involusi seperti yang sudah saya kemukakan pada awal makalah.


3.Peran Museum

Menurut saya setidaknya ada lima peran yang dapat diambil oleh museum: (1) peran sosial; (2) peran akademik; (3) peran eduksi; (4) peran pemberdayaan masyarakat; (5) peran ekonomi.

Peran sosial dapat menjadi ukuran apakah sebuah museum sudah dikenal oleh masyarakat ataukah belum. Frekuensi kunjungan seseorang atau kelompok yang sam adlam satu tahun dapat digunakan sebagai parameter, semakin jarang orang kembali ke museum akan mengindikasikan bahwa museum bukanlah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kunjungan murid sekolah ke museum sebagai bagian dari tugas pendidikan misalnya tidak mencerminkan peran ini karena bukan dimotivasi oleh keinginan pribadi. Hal ini berbeda tentunya dengan orang-orang yang datang bergantian sepanjang tahun, karena museum memenuhi kebutuhan mereka.

Peran akademik museum berhubungan dengan penyiapan data yang benar dan akurat sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Para kurator memegang peran yang penting di dalam proses ini, demikian pula para sarjana yang membidangi penanganan koleksi. Penjelasan tentang koleksi harus diupayakan supaya dapat menyumbangkan pengetahuan baru kepada pengunjung museum dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Kemampuan kurator dan para sarjana ini sangat penting untuk dalam membangun kualitas informasi, terutama interpretasi berhubungan dengan sejarah manusia dan kehidupan sosial. Salah satu kegagalan di peran ini adalah ketidakmampuan pengelola museum untuk menempatkan hasil-hasil kajiannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya menyajikan permasalahan-permasalahan masa lalu. Penjelasan akademik misalnya, tidak sekedar berbicara tentang alam benda dan sejarah, akan lebih baik bila penjelasannya dapat memberikan kesadaran tentang realita yang dihadapi oleh generasi sekarang tentang arah perkembangan masa yang akan datang. Hilangnya tradisi membuat songket tidak seharusnya dilihat sebagai sebuah kesalahan masa lalu, sebaliknya merupakan tanggungjawab generasi yang akan datang. Hanya melalui pendekatan ini maka pengetahuan yang dihimpun dan diformulasikan oleh para kurator dan sarjana dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Peran edukasi merupakan salah satu yang terpenting dalam pekerjaan museum. Peran ini dijalankan antara lain melalui pendidikan langsung kepada pengunjung berbeda usia dan latar belakang pengetahuannya, maupun melalui sarana komunikasi non verbal baik tercetak atau elektronik. Dibutuhkan pengetahuan dan sarana untuk mendukung peran ini supaya dapat menyampaikan materi pendidikan yang mudah dicerna namun mampu menyampaikan pesan sesuai dengan tujuannya. Sayangnya banyak museum yang belum mengembangkan sistem dan program edukasinya sendiri. Wacana-wacana umum yang bersifat ‘seperti lazimnya’masih digunakan sebagai acuan dalam memberikan materi edukasi tersebut. Karakter museum dan koleksinya jarang dikaji untuk menyusun materi pendidikan public sehingga mampu mencapai dua sasaran: 1) meningkatkan pengetahuan pengunjung; dan 2) meningkatkan citra museum.

Peran Pemberdayaan Masyarakat yang dilupakan oleh pengelola museum. Pada umumnya pengelola museum beranggapan bahwa tugasnya hanya menyampaikan informasi bahkan lebih sederhana lagi adalah membuat pameran-pameran. Museum sebagai institusi yang menyimpan dan mengolah koleksi seharusnya dapat menyampaikan hasil-hasil pekerjaannya kepada publik, hasil ini diharapkan dapat memberikan inspirasi baru bagi pengembangan hal-hal baru di masyarakat dan peningkatan potensi yang sudah ada. Sebagai ‘pelayan’publik semua museum seharusnya memiliki kemampuan untuk membina hubungan batin (spirit) dengan lingkungannya. Museum yang kehilangan kontekstualitas sosial dan spiritualnya dengan masyarakat bisa menjadi tidak popular oleh komunitas yang berada di sekitarnya.

Peran ekonomi museum merupakan wacana baru yang bagi sebagian pengelola masih diperdebatkan pemahaman peran ekonimi ini tidak dimaksudkan untuk menempakan museum sebagai ‘badan usaha’ komersial, di mana faktor keuntungan (profit) menjadi salah satu tujuan dari kinerja museum. Dalam konteks yang lebih luas, pengertian peran ekonomi ini harus dibawa ke tataran yang lebih tinggi, yaitu bagaimana museum mampun berkonstribusi meningkatkan pendapatan penduduk di sekitarnya. Perolehan pedagang yang berjualan di sekitar museum, ataupun yang di dalam museum, mungkin dapat menjelaskan peran ini. Museum berdasarkan otoritas yang dimilikinya dapat memberi kesempatan kepaa dunia usaha untuk memanfaatkan koleksinya bagi kepentingan komersial; misalnya mencetak kartu pos atau perangko. Di luar negeri sudah dikembangkan pemikiran baru bahwa sesama museum diperbolehkan menjual atau membeli koleksi selama tidak dibawa ke luar negeri, contohnya adalah Perancis. Proses jual beli ini erat kaitannya dengan ekonomi, karena dana yang dipergunakan untuk membelinya berasal dari uang tiket dan jasa. Wacana yang belum bisa diterima di Indonesia, ada banyak peraturan dan etika yang masih menjadi pertimbangan serius untuk mencari jalan keluar peran ekonomi semacam ini. Sejauh ini gagasan untuk menempatkan toko atau restoran di dalam museum sudah bisa diterima, akan tetapi belum lebih jauh dari itu.


4. Dimana letak masyarakat?

Ada dua aspek yang dapat dihubungkan dengan pertanyaan itu: pertama, aspek kehadiran mereka di museum; dan kedua, aspek pendukungan mereka ‘menghidupkan’ museum. Kedua aspek ini saling terkait, tidak bisa dilepaskan begitu saja secara terpisah karena seorang pengunjung dapat mengambil posisi sebagai pendukung dikemudian hari. Kehadiran pengunjung memang dibutuhkan untuk mengetahui apakah museum sudah berperan dengan baik dalam sistem pengelolaan yang tengah dijalankan. Asumsinya, jumlah pengunjung dan kunjungan secara nyata menunjukkan sistem manajemen yang baik. Asumsi ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa pengunjung yang datang ke museum ingin menikmati sesuatu, biak secara intelaktual ataupun sekedar berekreasi.

Mengingat bahwa kehadiran museum merupakan bentuk tanggungjawab untuk memelihara ‘sejarah umat manusia’ di wilayahnya, maka peran masyarakat harus dibuka lebar untuk turut mengisi kegiatan museum. Dengan demikian prinsip dari masyarakat untuk masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh pengelola museum. Sudah tentu tidak semua unsur masyarakat dapat memiliki akses penuh terhaap koleksi museum, masih ada batasan-batasan di mana pengelola wajib menerapkan sistem pengamatan hak atas karya intelektual (HAKI) dan kelestarian fisik koleksinya dari keruakan atau kehilangan. Pengertian ini dapat menjadi landasaan yang baik sebelum peran serta masyarakat dapat dibangun menjadi sinergi nyata yang bersifat saling mengunjungkan. Jadi, tidak benar bila ada pemikiran bahwa masyarakat tidak perlu dilibatkan sebagai bagian dari manajemen museum, bahkan sebaliknya museum wajib memberikan tempat yang layak bagi masyarakat untuk berpartisipasi karena pada prinsipnya semu koleksi museum adalah milik masyarakat yang dititipkan kepada institusi untuk menjaga dan merawatnya.

*Pernah dimuat dalam Museografia edisi Juli 2011


Responses

  1. […] A Sociologist’s Adventures in Social Media LandAneka Warna Manusia dengan Sistem KekerabatannyaZac Efron: ‘Paperboy’ Premiere at TIFF!Menjual Keunggulan Ekowisata Sulawesi Selatan Berbasis Pemberdayaan MasyarakatMengapa Virus Komputer Tak Ada HabisnyaPeta Permasalahan Museum: Faktor Peran […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: