Oleh: museumku | 18 Juni 2012

Wawasan Nusantara dan Pembangunan Karakter Bangsa: Peranan Museum*

Azyumardi Azra**

Istilah dan konsep Wawasan Nusantara sangat jarang dibicarakan sejak masa masa reformasi 1998. Padahal, dengan penerapan demokrasi liberal multi-partai, seharusnya Wawasan Nusantara kembali diperkuat. Karena demokrasi liberal multi-partai, berbarengan dengan penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, semangat dan Wawasan Nusantara terlihat tergerus dan terancam berbagai bentuk fragmentasi, konflik politik, sosial, agama, kedaerahan. Meski Indonesia selamat dari apa yang disebut sebagai ‘Balkanisasi’ pada tahun-tahun awal Reformasi, tetapi benih disintegrasi yang mengancam Wawasan Nusantara tetap kelihatan bertahan dalam berbagai bentuknya.

Secara sederhana, ‘Wawasan Nusantara’ dapat dipahami sebagai pandangan dunia (world-view), konsep dan praksis integrasi, kesatuan dan keutuhan negara-bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pemahaman seperti ini, negara-bangsa Indonesia adalah sebuah kesatuan yang utuh—meski juga pada saat yang sama juga terdapat keragaman etnis, sosial budaya, politik, agama dan seterusnya.

Dalam konteks itu, melihat realitas dan gejala politik, sosial-budaya dan agama, salah satu tantangan terberat bangsa di hari kini dan ke depan adalah penguatan kembali Wawasan Nusantara tersebut yang dalam banyak segi merupakan sumber identitas bangsa atau identitas nasional. Wawasan Nusantara, hemat saya, telah mulai bangkit sejak Kebangkitan Nasional 1908 dan terus menemukan bentuknya pada Sumpah Pemuda 1928 dan perumusan Pancasila yang kemudian mengalami kristalisasi dengan tercapainya kemerdekaan.

Secara sederhana, sumber Wawasan Nusantara adalah: 1.Semangat kebangsaan (nasionalisme) Indonesia; 2.Negara-bangsa (nation-state) Indonesia; 3.Dasar negara Pancasila; 4.Bahasa nasional, bahasa Indonesia; 5.Lagu kebangsaan Indonesia Raya; 6.Semboyan negara, ‘Bhinneka Tunggal Ika’; 7.Bendera negara, sangsaka merah putih; 8.Konstitusi negara, UUD 1945; 9. Integrasi wilayah Nusantara; 10.Tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral dari budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai ‘mengindonesia’.

Wawasan Nusantara dalam konteks negara-bangsa Indonesia jelas tidak statis; ia dapat mengalami penguatan dan—sebaliknya—kemerosotan. Proses ‘mengindonesia’ yang terus berlangsung mendapat tantangan bukan hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal. Secara eksternal, arus globalisasi yang terus meningkat dalam berbagai bidang kehidupan, sejak dari ekonomi, politik sampai budaya, secara signifikan sedikit banyak telah mengubah lanskap kehidupan Indonesia baik secara politik maupun secara sosial-budaya dan bahkan agama.

Akibatnya jelas, secara internal terjadi perubahan-perubahan yang tidak selalu menguntungkan penguatan Wawasan Nusantara. Dalam dasawarsa terakhir, kita menyaksikan terjadinya disorientasi dan dislokasi ekonomi, politik dan sosial-budaya baik pada tingkat nasional maupun lokal. Equilibrium belum juga tercapai baik setelah Indonesia mengalami reformasi dan liberalisasi ekonomi dan politik sejak 1998. Euforia politik dan demokrasi dengan berbagai ekses terus berlanjut, mengakibatkan menguatnya rasa kecewa dan frustrasi masyarakat; rasa terpuruk akibatnya terus bertahan mengancam Wawasan Nusantara. Karena itu, pencapaian equilibrium dalam proses politik demokrasi mesti menjadi sebuah prioritas yang mendesak.

Hemat saya, ketika para warga negara-bangsa Indonesia tidak memiliki Wawasan Nusantara yang kuat, atau tidak memberi ruang bagi terciptanya koalisi kepentingan sosial yang dapat memberdayakan diri dalam Wawasan Nusantara, boleh jadi suatu kekuatan sosial/politik mengambilalih negara, dan menjadikan kelompok mereka sebagai ekspresi eksklusif Wawasan Nusantara. Jika ini terjadi, jelas dapat merupakan ancaman serius bagi kelangsungan negara-bangsa Indonesia.


Krisis Karakter Bangsa

Pembangunan kembali karakter bangsa selain terkait dengan penguatan ulang Wawasan Nusantara, juga terkait dengan revitalisasi budaya, pendidikan, dan agama; ketiga bidang ini sendiri juga berkaitan satu sama lain. Ketiga-tiganya berkaitan pada tingkat nilai-nilai yang sangat penting bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Budaya atau kebudayaan umumnya mencakup nilai-nilai luhur yang secara tradisional menjadi panutan bagi masyarakat. Pendidikan—selain mencakup proses transfer dan transmissi ilmu pengetahuan—juga merupakan proses yang sangat strategis dalam menanamkan nilai dalam rangka pembudayaan anak manusia. Sementara itu, agama juga mengandung ajaran tentang berbagai nilai luhur dan mulia bagi manusia untuk mencapai harkat kemanusiaan dan kebudayaannya.

Tetapi, ketiga sumber nilai yang penting bagi kehidupan itu dalam waktu-waktu tertentu dapat tidak fungsional sepenuhnya dalam terbentuknya individu dan masyarakat yang memiliki karakter, keadaban, harkat dan martabat. Budaya, pendidikan dan bahkan agama terlihat mengalami disorientasi dalam masyarakat kita karena terjadinya perubahan-perubahan cepat berdampak luas, misalnya, industrialisasi, urbanisasi, modernisasi dan terakhir sekali globalisasi. Bahkan terdapat peningkatan gejala intoleransi dalam bidang-bidang tersebut.

Karakter manusia dewasa ini, sejak dari level internasional sampai kepada tingkat nasional dan lokal, khususnya bangsa kita, kelihatan mengalami disorientasi. Karena itu, harapan dan seruan dari berbagai kalangan untuk pembangunan kembali watak atau karakter kemanusiaan menjadi semakin meningkat dan nyaring; dan ini sebuah awal yang baik.

Pada tingkat internasional, perdamaian masih jauh daripada berhasil diwujudkan. Bahkan hari-hari kita sekarang ini masih menyaksikan, konflik, kekerasan dan perang di berbagai bagian bumi. Kekerasan dan pembunuhan terus terjadi, misalnya, di Timur Tengah yang tengah mengalami ‘revolusi rakyat’; juga antara Israel dan Palestina, Iraq, dan Afghanistan yang terus bergejolak akibat pendudukan Amerika, Inggris dan sekutu-sekutunya yang berkelanjutan, meski demokrasi seolah mulai mendapatkan akarnya di negeri-negeri ini.

Berbagai kekerasan yang mengorbankan nyawa dan harta benda tersebut terkait dengan masih bertahannya “kekerasan struktural” (structural violence) pada tingkat internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, teknologi, informasi, dan sosial-budaya. Akibatnya, perdamaian hakiki tidak atau belum pernah berhasil diwujudkan.

Pembicaraan dan wacana tentang membangun kembali karakter bangsa telah memenuhi ruang publik negeri kita sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 1998 hingga sekarang ini. Perubahan-perubahan dramatis, cepat dan berjangka panjang dalam kehidupan politik yang pada gilirannya juga menimbulkan disorientasi sosial dan kultural memunculkan wacana dan harapan tentang perlunya pembentukan kembali watak bangsa; ungkapan Presiden pertama RI, Soekarno tentang ‘nation and character building’ kembali menemukan relevansinya.

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru, berbarengan dengan munculnya krisis dalam berbagai aspek kehidupan bangsa telah menimbulkan krisis karakter bangsa. Semakin derasnya arus globalisasi yang membawa berbagai bentuk dan ekspresi budaya global merupakan faktor tambahan penting yang mengakibatkan pengikisan karakter bangsa berlangsung semakin lebih cepat dan luas. Akibat lebih lanjut, krisis karakter bangsa menimbulkan disrupsi dan dislokasi dalam kehidupan sosial dan kultural bangsa, sehingga dapat mengancam integritas bangsa secara keseluruhan.

Padahal, kita mengharapkan terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter dan jati diri; berpegang teguh pada nilai-nilai demokratis; menghargai tinggi law and order; berkeadilan sosial, politik, dan ekonomi; memiliki kesalehan individual formal dan kesalehan komunal-sosial sekaligus; berkeadaban (civility) dalam lingkup civil society; menghargai keragaman dan kehidupan multikultural; dan memiliki perspektif lokal, nasional dan global sekaligus. Daftar ciri-ciri ideal ini tentu saja masih bisa ditambah lagi.

Dalam masa pasca-Soeharto sekarang, kita agaknya hanya mampu mewujudkan sebagian dari cita-cita pembentukan masyarakat Indonesia yang berkarakter; tetapi masih banyak lagi agenda yang harus dilakukan. Untuk menyebut satu bidang kehidupan saja, Indonesia memang menjadi lebih demokratis, bahkan kini mungkin “terlalu demokratis”. Jika pada masa Soeharto kita memiliki “too little too late democracy”, kini kita agaknya mempunyai “too much democracy”, yang secara salah masih saja diekspresikan dalam bentuk demonstrasi yang berkepanjangan. Pilkada yang berlangsung seolah-olah tidak pernah putus di berbagai daerah sering berujung konflik horizontal, seperti terjadi di berbagai daerah; keadaban nyaris lenyap dalam aksi-aksi massa yang terlibat dalam pertikaian.

Keadaban (civility) ini penting ditekankan. Karena dalam beberapa tahun terakhir masyarakat kita cenderung semakin kehilangan “keadaban” (civility). Kita menyaksikan amuk massa; tawuran kini tidak lagi hanya terjadi di lingkungan pelajar dan kampung, tetapi juga antar mahasiswa—bahkan di lingkungan satu perguruan tinggi. Merosotnya keadaban ini juga bisa disaksikan pada berbagai kalangan masyarakat lainnya; sejak semakin meluasnya KKN melalui “desentralisasi” korupsi yang menumpang otonomi daerah. Banyak anak bangsa telah kehilangan rasa malu, sehingga keadabannya hampir tidak terlihat sama sekali. Bisa dipastikan, kenyataan ini merupakan gejala terjelas dari krisis sosial yang semakin parah dalam masyarakat kita.


Pendidikan Karakter dan Pendidikan Nilai

Berbicara tentang pembangunan kembali karakter, maka cara paling strategis adalah melalui pendidikan karakter—seperti sejak tahun lalu menjadi salah salah satu tema pokok Depdiknas. Dalam konteks itu, pembicaraan tentang pendidikan karakter, baik kita mulai dengan ungkapan indah Phillips dalam The Great Learning (2000:11): “If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character; if there is beauty in the character, there will be harmony in the home; if there is harmony in the home, there will be order in the nation; if there is order in the nation, there will be peace in the world”.

Mempertimbangkan berbagai kenyataan yang kita hadapi, seperti dikemukakan di atas, pendidikan karakter merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali karakter bangsa. Tetapi penting segara dikemukakan—sebagaimana terlihat dalam pernyataan Phillips tadi—bahwa pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak; rumahtangga dan keluarga; sekolah; dan lingkungan sekolah lebih luas (masyarakat). Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambung kembali hubungan dan educational networks yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi.

Dengan demikian, rumahtangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan watak dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Keluarga hendaklah kembali menjadi “school of love”, sekolah untuk kasih sayang. Dalam perspektif Islam, keluarga sebagai “school of love” dapat disebut sebagai “madrasah mawaddah wa rahmah, tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang.

Tidak perlu diungkapkan panjang lebar, Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada pembinaan keluarga (usrah). Keluarga merupakan basis dari ummah (bangsa); dan karena itu keadaan keluarga sangat menentukan keadaan ummah itu sendiri. Bangsa terbaik (khayr ummah) yang merupakan ummah wahidah (bangsa yang satu) dan ummah wasath (bangsa yang moderat), sebagaimana dicita-citakan Islam hanya dapat terbentuk melalui keluarga yang dibangun dan dikembangkan atas dasar mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Anas r.a, keluarga yang baik memiliki empat ciri. Pertama; keluarga yang memiliki semangat (ghirah) dan kecintaan untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk kemudian mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan menyayangi; saling asah dan asuh. Ketiga, keluarga yang dari segi nafkah (konsumsi) tidak berlebih-lebihan; tidak ngoyo atau tidak serakah dalam usaha mendapatkan nafkah; sederhana atau tidak konsumtif dalam pembelanjaan. Keempat, keluarga yang sadar akan kelemahan dan kekurangannya; dan karena itu selalu berusaha meningkatkan ilmu dan pengetahuan setiap anggota keluarganya melalui proses belajar dan pendidikan seumur hidup (life long learning), min al-mahdi ila al-lahdi.

Datang dari keluarga mawaddah wa rahmah dengan ciri-ciri seperti di atas, maka anak-anak telah memiliki potensi dan bekal yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dan, sekali lagi, sekolah—seperti sudah sering dikemukakan banyak orang–seyogyanya tidak hanya menjadi tempat belajar, namun sekaligus juga tempat memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan karakter watak yang merupakan bagian penting dari pendidikan nilai.

Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat “transfer of knowledge” belaka. Sekolah tidaklah semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (value-oriented enterprise). Lebih lanjut, organisasi sebuah sistem sekolah dalam dirinya sendiri merupakan sebuah usaha moral (moral enterprise), karena ia merupakan usaha sengaja masyarakat manusia untuk mengontrol pola perkembangannya.

Pembentukan karakter melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam karakter dan kepribadian. Dan hal ini relevan dan kontekstual bukan hanya di negara-negara yang tengah mengalami krisis karakter seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju sekalipun.

Usaha pendidikan karakter melalui sekolah dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
Pertama, menerapkan pendekatan “modelling” atau “exemplary” atau “uswah hasanah”. Yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga kependidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi “uswah hasanah” yang hidup (living exemplary) bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut.

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Usaha ini bisa dibarengi pula dengan langkah-langkah; memberi penghargaan (prizing) dan menumbuhsuburkan (cherising) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (discouraging) berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinu; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak atas niat dan prasangka baik (husn al-zhan) dan tujuan-tujuan ideal; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diulangi secara terus menerus dan konsisten.

Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (character-based education). Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan character-based approach ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di samping matapelajaran-mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran agama, sejarah, Pancasila dan sebagainya. Memandang kritik terhadap matapelajaran-matapelajaran terakhir ini, maka perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan dan pendekatan, sehingga mereka tidak hanya menjadi verbalisme dan sekedar hapalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan kembali watak bangsa.

Pembentukan karakter melalui sekolah, dengan demikian, tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi adalah melalui penanaman atau pendidikan nilai-nilai. Apakah nilai-nilai tersebut? Secara umum, kajian-kajian tentang nilai biasanya mencakup dua bidang pokok, estetika, dan etika (atau akhlak, moral, budi pekerti). Estetika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap apa yang dipandang manusia sebagai “indah”, apa yang mereka senangi. Sedangkan etika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap tingkah laku yang pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersumber dari agama, adat istiadat, konvensi, dan sebagainya. Dan standar-standar itu adalah nilai-nilai moral atau akhlak tentang tindakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Dari perspektif Islam, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada “kini dan di sini”, maka upaya dan ambisinya terbatas pada kini dan di sini pula.

Dalam konteks itu, al-Qur’an dalam banyak ayatnya menekankan tentang kebersamaan anggota masyarakat menyangkut pengalaman sejarah yang sama, tujuan bersama, gerak langkah yang sama, solidaritas yang sama. Di sinilah muncul gagasan dan ajaran tentang amar ma`ruf dan nahy munkar; dan tentang fardhu kifayah, tanggung jawab bersama dalam menegakkan nilai-nilai yang baik dan mencegah nilai-nilai yang buruk.


Peran Museum

Peranan museum juga sangat penting dalam penguatan kembali Wawasan Nusantara dan Karakter Bangsa. Karena—seperti dikemukakan di atas—hampir semua faktor dan elemen Wawasan Nusantara terlihat mengalami kemerosotan karena berbagai perubahan politik yang begitu cepat dalam masa pasca-Soeharto. Di tengah kian banyak dan beragamnya tantangan yang dihadapi negara-bangsa Indonesia hari ini dan ke depan, perlu revitalisasi kepribadian bangsa, semangat Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 1928 dan kelahiran Pancasila; di sini, sekali lagi, museum-museum di berbagai tempat di tanahair seyogyanya mengambil inisiatif dan peran untuk revitalisasi berbagai aspek penting dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan kita tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, setidaknya sejak 1990an, peran museum tidak lagi seperti masih banyak dibayangkan orang sebagai sekedar tempat penyimpanan benda-benda antik, kuno, dan bersejarah, serta juga arsip-arsip tentang masa silam. Museum dianggap sebagai tempat yang cocok hanya bagi mereka yang memiliki minat tertentu tentang sejarah. Inilah persepsi yang sudah kuno dan konvensional tentang museum.

Karena itu, peranan museum kian meluas di Barat dan juga di Indonesia. Dalam berbagai konperensi pada tingkat internasional, telah berkembang wacana misalnya tentang ‘the museum as an agent of social change’ (atau pembangunan di Indonesia); dan juga tentang ‘the role of museums in construction of national identities’, ‘heritage and museums: shaping national identity’, ‘museums and the making of ourselves’, dan banyak lagi tema-tema senada. Karena itu, tidak mengagetkan juga, kalau kita juga berbicara tentang museum se-Indonesia dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan kebangsaan kita, khususnya tentang Wawasan Nusantara dan Pembangunan kembali Karakter Bangsa.

Subjek ‘Museum dan Pembangunan Karakter Bangsa’ sekaligus juga menegaskan, museum memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Subyek ini juga mengisyaratkan, museum lebih daripada sekadar tempat penyelamatan, penyimpanan dan pemajangan warisan sejarah bangsa di masa silam, tetapi juga sekaligus dapat memainkan peran ke arah peningkatan kehidupan bangsa-negara yang lebih cerdas, dengan kepribadian dan karakter lebih tangguh, sehingga dapat memiliki ketahanan nasional dan pandangan dunia komprehensif dan utuh tentang Wawasan Nusantara. Karena itu, museum-museum—khususnya ‘museum nasional’—memiliki posisi penting dalam kontruksi Wawasan Nusantara. Melalui otoritas yang mereka miliki dalam hal ‘warisan sejarah nasional’, museum-museum dapat menjadi lembaga ‘otentifikasi’ Wawasan Nusantara di masa silam—dan sekaligus memproyeksikannya ke masa depan.

Karena itu faktor-faktor Wawasan Nusantara semangat Kebangsaan seperti Kebangkitan Nasional; Sumpah Pemuda 1928; Proklamasi NKRI, Pancasila dan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ mesti diperkuat melalui berbagai kegiatan dan program museum—baik yang reguler maupun ‘insidental’ sesuai dengan peringatan momentum sejarah tertentu.

Entitas negara-bangsa Indonesia tidak lagi baru—bahkan banyak bagian dari perjalanan eksistensial historis Indonesia itu sudah sejak lama tersimpan dalam berbagai museum di tanahair. Museum-museum kita melalui berbagai koleksi dan artefaknya juga mengungkapkan, sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, istilah Indonesia telah menemukan momentumnya—dan selanjutnya menjadi titik tolak dan dasar dari pertumbuhan Wawasan Nusantara menuju kemerdekaan. Selanjutnya, semangat dan Wawasan Nusantara itu terejawantah dalam wadah NKRI yang mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Dan, tidak ragu lagi, museum-museum di berbagai tempat di Indonesia memainkan peran penting dalam menyelamatkan, menyimpan, dan meneruskan ‘kenangan bersama’ (memory collective) perjalanan dan perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan tersebut. Dalam hal ini, museum-museum harus menyelesaikan masalah-masalah tertentu misalnya tentang sejarah mana yang harus direkonstruksi dan ditampilkan; atau ‘memori bersama’ mana yang mesti disegarkan kembali. Tetapi, terlepas dari masalah-masalah ini, yang jelas, melalui museum berbagai proses kesejarahan ini yang ditampilkan dapat menjadi cerminan dan pelajaran untuk meningkatkan karakter bangsa dan keutuhan wawasan Nusantara.

Sejak tercapainya kemerdekaan 17 Agustus 1945, peristiwa-peristiwa Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan kelahiran Pancasila agaknya lebih memiliki makna simbolik daripada hal-hal lain—seperti bisa kita saksikan dalam berbagai koleksi museum-museum di tanahair. Melalui koleksi-koleksi museum terlihat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan simbol-simbol penting dalam Wawasan Nusantara yang muncul dari perjalanan bangsa mewujudkan Indonesia yang bersatu berkat wawasan kebangsaan dan nusantara yang kokoh menuju kehidupan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera; dan lebih berharkat dan bermartabat dalam kancah internasional. Simbolisme—lagi-lagi sebagaimana banyak terdapat di museum—sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa-bernegara dalam usaha mewujudkan kehidupan lebih baik pada hari ini dan di masa depan. Sayang berbagai simbolisme penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini—karena berbagai faktor—mengalami kemerosotan ketika Indonesia dalam penerimaan demokrasi ‘liberal’ muncul berbagai ekses dan unintended consequencies. Dan adalah tugas strategis dan penting museum-museum kita untuk membangkitkan kembali berbagai simbolisme tersebut dalam kehidupan publik kita.

Perjalanan negara-bangsa ini jelas masih jauh daripada selesai; dan bahkan boleh jadi tidak akan pernah selesai. Meminjam kerangka Benedict ROG Anderson tentang imagined communities—komunitas-komunitas yang terbayangkan, negara-bangsa Indonesia nampaknya masih harus bergulat kembali dengan hal-hal dasar dalam kehidupan kebangsaan. Jika pada masa Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan kelahiran Pancasila, imagined communities itu mengambil reka bentuk dasarnya dalam ‘negara-bangsa’ Indonesia merdeka dan berdaulat, perlu pengembangan imajinasi kreatif bangsa ini untuk seabad ke depan. Dengan begitu Indonesia tidak lagi sebagai ‘imagined communities’, tapi ‘actual communities’ yang terintegrasi secara solid, kokoh dan tangguh dalam kerangka NKRI dan Pancasila. Karena itu, museum-museum yang memiliki koleksi-koleksi historis dapat memiliki peran besar dalam mengarahkan ‘imagined communities’ tersebut ke arah ‘real and actual communities’ yang hidup dalam negara-bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh.

‘Mengindonesia’ menunjukkan proses yang pada dasarnya tidak pernah selesai sesuai berbagai perkembangan dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Menjadi Indonesia, dengan demikian, jelas bukan sesuatu yang sudah selesai atau dibiarkan begitu saja (taken for granted). Sebaliknya, ‘mengindonesia’ mengisyaratkan proses mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai; sesuatu gambaran—atau bahkan impian—yang ingin diwujudkan secara bersama. Dalam kaitan dengan negara-bangsa Indonesia, ‘mengindonesia’ berarti proses untuk menggapai dan mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita ideal bangsa Indonesia bersatu, adil dan makmur; berharkat dan bermartabat baik ke dalam maupun ke luar dalam kancah internasional. Museum-museum di berbagai pelosok Nusantara mesti ikut dalam proses ‘mengindonesia’, yang hemat saya perlu dibangkitkan dan diakselerasikan kembali, sehingga ‘keindonesiaan’ dapat terus menguat.

*Pointers Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia
‘Museum dan Pembangunan Karakter Bangsa’
Medan, 3 Mei 2011
Dimuat dalam Museografi, edisi Juli 2011

**Azyumardi Azra adalah Direktur Sekolah PascaSarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sejak Januari 2007; dan pernah sebagai Deputi Bidang Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya (1998-2002; dan 2002-2006) dia adalah Rektor IAIN/UIN Jakarta. Ia juga gurubesar kehormatan Universitas Melbourne (2006-9); Komite Akademis Aga Khan International University London (2006-8); anggota Dewan Penasehat Centre for the Study of Contemporary Islam (CSCI, University of Melbourne); anggota Board of Trustees International Islamic University, Islamabad, Pakistan (2005-sekarang); anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI, 2005-sekarang); anggota Dewan Riset Nasional (DRN, 2005-sekarang).

Memperoleh MA, MPhil dan PhD dari Columbia University, New York (1992), pada Mei 2005 dia memperoleh DR HC dalam humane letters dari Carroll College, Montana, USA. Dia telah menerbitkan lebih dari 21 buku, yang terakhir adalah Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in Global Contexts (2006), Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Development (Mizan International: 2007); dan Islam beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory (2008). Sekitar 30 artikelnya dalam bahasa Inggris telah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal pada tingkat internasional.

Dia juga anggota Dewan Penasehat IDEA International Stockholm (2007-sekarang); Multi Faith Centre, Griffith University, Brisbane (2005-9); Institute of Global Ethics and Religion (2004-sekarang); LibforAll, USA (2006-sekarang); United Nations Democracy Fund (UNDEF, New York 2004-2007); Tripartite Forum for Interfaith Cooperation for Peace, Development and Human Dignity, New York (2006-sekarang); Bali Democracy Forum (BDF/IPD, 2008-sekarang); dan Council on Faith, World Economic Forum, Davos (2008-sekarang).

Pada 2005 dia memperoleh ‘The Asia Foundation Awards’ atas jasanya dalam modernisasi pendidikan Islam; dan pada 2005 juga mendapatkan ‘Bintang Mahaputra Utama’ dari pemerintah RI atas jasa-jasanya dalam pengembangan Islam moderat; dan Agustus 2010 memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of the British Empire (CBE) dari Ratu Elizabeth Inggris atas jasa-jasanya dalam inter-faith dan inter-civilisational dialogue.


Responses

  1. Semoga kegiatan museum yg akan datang lebih banyak mempromosikan diri, jangan banyak urusan ke dalam saja.

    • Mudah2an begitu Pak, tergantung inovasi dan kreativitas masing2 museum…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: