Oleh: museumku | 9 Februari 2012

Sejarah Permuseuman di Indonesia (Bagian 3)

Judul: Sejarah Permuseuman di Indonesia

Tim Penulis: Agus Aris Munandar, Andini Perdana, Andriyati Rahayu, Annissa Maulina Gultom, Djulianto Susantio, Luthfi Asiarto, Nunus Supardi, R. Tjahjopurnomo, dan Yunus Arbi

Penata Letak: Sukasno

Penerbit: Direktorat Permuseuman

Cetakan: I

Tahun: 2011

Akhir Desember 2011, Direktorat Permuseuman menerbitkan buku Sejarah Permuseuman di Indonesia. Diharapkan buku ini bermanfaat untuk kalangan museum, mahasiswa, dan masyarakat awam. Selain dalam bentuk cetak, seluruh materi buku akan dimuat dalam blog ini. Selamat membaca.


Bab III
Museum-museum Setelah Indonesia Merdeka

Pendirian dan pengembangan museum di Indonesia semakin meningkat dari masa sebelum kemerdekaan. Tujuan pendirian museum setelah kemerdekaan adalah untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan warisan budaya dalam rangka persatuan dan peradaban bangsa, juga sebagai sarana pendidikan nonformal. Jumlah koleksi pada masa kolonial cukup besar, namun disajikan dengan konsep tata pameran di Eropa. Sementara jumlah koleksi setelah kemerdekaan memang masih terbatas, namun koleksi tersebut dipamerkan untuk kepentingan bangsa dalam rangka penanaman rasa kebangsaaan dan jati diri.

Bangunan museum sebelum kemerdekaan cenderung menggunakan bangunan tua. Karena tidak diperuntukkan sebagai museum, maka tidak dapat memenuhi kriteria bangunan museum modern. Sumber daya manusia dan pelayanan kepada pengunjung pada masa ini belum ada, sedangkan sarana dan fasilitas belum mencukupi. Berbeda pada masa setelah kemerdekaan, bangunan sudah direncanakan khusus untuk suatu museum dan mencerminkan suatu gaya arsitektur tradisional daerah tertentu. Sumber daya manusia dan pelayanan telah ada, meskipun belum profesional. Museum-museum juga telah ditunjang dengan sarana dan fasilitas yang memadai.


3.1 Masa Peralihan dan Pembangunan Museum (1957-1984)

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan museum-museum diabdikan pada pembangunan bangsa Indonesia. Para ahli bangsa Belanda yang aktif dalam lembaga atau museum yang berdiri sebelum 1945, masih diizinkan tinggal di Indonesia dan menjalankan tugasnya. Banyak ahli bangsa Indonesia yang aktif dalam lembaga-lembaga dan museum yang berdiri sebelum 1945, seperti Prof. Husein Jayadiningrat dan Prof. Purbacaraka.

Kemampuan mereka tidak kalah dengan ahli Belanda. Sejak Indonesia merdeka, mereka semakin meningkatkan kemampuan dan penelitiannya tentang kebudayaan Indonesia. Setelah 1950, perhatian pemerintah Indonesia terhadap pelestarian warisan budaya, semakin meningkat. Pada awalnya, sejak 1946, masalah kebudayaan dikelola oleh bagian kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Bagian kebudayaan ini tidak terinci tugasnya, karena ketika itu masih dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Baru pada 1948 didirikan Jawatan Kebudayaan dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada 1957 dalam Jawatan Kebudayaan dibentuk Bagian Urusan Museum. Hal ini menandakan masalah permuseuman menjadi penting dan lebih terfokus, karena adanya lembaga yang berwenang mengurusi museum-museum di Indonesia.

Bagian Urusan Museum pada 1965 ditingkatkan menjadi Lembaga Museum-Museum Nasional, kemudian pada 1968 berubah menjadi Direktorat Museum, dan pada 1975 berubah lagi menjadi Direktorat Permuseuman (Soemadio dkk, 1987: 4 ).

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan permuseuman di Indonesia, pada 1971 Direktorat Permuseuman mengelompokkan museum menurut jenis koleksi. Ketika itu dikenal tiga jenis museum, yaitu Museum Umum, Museum Khusus, dan Museum Lokal. Pada 1975, pengelompokan tersebut diubah menjadi Museum Umum, Museum Khusus, dan Museum Pendidikan. Pada 1980, pengelompokan itu disederhanakan lagi menjadi Museum Umum dan Museum Khusus. Berdasarkan tingkat kedudukannya, Direktorat Permuseuman mengelompokkan lagi Museum Umum dan Museum Khusus menjadi Museum Tingkat Nasional, Museum Tingkat Regional (provinsi), dan Museum Tingkat Lokal (Kodya/Kabupaten) (Soemadio, dkk. 1986: 5-6).

Pada 1962 Amir Sutaarga mengemukakan beberapa permasalahan museum di Indonesia dan penyelesaiannya, yaitu:

  1. Jumlah museum di Indonesia perlu ditambah.
  2. Museum yang sudah ada seharusnya diperluas dan diperbaiki.
  3. Diperlukan tenaga-tenaga museum yang harus mendapat didikan khusus.
  4. Ada hal-hal yang dianggap penting, mengingat konstelasi masyarakat kita, yang merupakan masyarakat yang berdiri di tengah tengah akulturasi.

Museum bukanlah semata-mata suatu alat untuk mencegah bahaya kemiskinan kebudayaan suatu bangsa saja tetapi adalah suatu lembaga untuk memajukan peradaban bangsa (Sutaarga, 1962: 15).

Pada mulanya gagasan pokok untuk mendirikan museum umum di setiap ibu kota provinsi adalah agar dapat mencerminkan falsafah umum museum seperti yang tersirat dalam rumusan definisi museum menurut ICOM (The International Council of Museums). Dalam kenyataannya, museum umum yang memiliki koleksi beragam, belum dianggap sebagai integrated museum. Hal itu menyebabkan jumlah museum khusus jauh lebih banyak dibandingkan museum umum.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam organisasi lembaga yang dipercaya untuk melakukan pembinaan terhadap museum-museum, menunjukkan adanya proses perkembangan kelembagaan museum di Indonesia. Hal itu juga menunjukkan adanya prioritas kedudukan permuseuman dalam hubungan pembangunan nasional di bidang kebudayaan.

Dengan adanya pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), maka pembangunan permuseuman di Indonesia selangkah lebih maju. Hal itu terjadi karena semakin jelas arah pengembangan dan pembangunan museum, sejak Pelita I sampai dengan Pelita VI atau dalam kurun 30 tahun.

Jumlah museum di Indonesia tercatat 262 buah, dikelola oleh pemerintah dan oleh swasta. Pembangunan permuseuman yang direncanakan dari Pelita I sampai dengan Pelita VI dilaksanakan dengan dasar keinginan untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan budaya dan warisan alam. Selain itu juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang latar belakang budaya provinsi yang bersangkutan dengan berbagai ciri yang dimiliki, meliputi lingkungan alam dan budaya. (Asiarto. dkk, 1999: iii – vii).

Pembangunan museum yang monumental dan menarik, dengan sarana yang mutakhir, tentunya memerlukan dana besar. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan permuseuman dilakukan secara bertahap. Masalah lain terkait dengan studi kelayakan pendirian museum menyangkut lokasi, bangunan, koleksi, peralatan museum, organisasi, dan ketenagaan. Selain itu perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta strategi pertahanan nasional dan proses yang bersangkutan.

Pada era pembangunan nasional, di setiap ibu kota provinsi dibangun sebuah museum negeri provinsi. Pembangunan dan pengembangan museum-museum negeri provinsi berjalan melalui suatu proses. Proses itu dimulai dengan studi kelayakan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu profil daerah dilihat dari pandangan keperluan museum umum.

Profil daerah tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan suatu rencana induk. Rencana induk yang disusun merupakan suatu dasar untuk menentukan perangkat lunak, perangkat keras, dan ketenagaan museum serta desain bangunan museum negeri provinsi.

Permasalahan yang sering timbul adalah penentuan letak lahan bangunan museum yang akan didirikan. Begitu pula pentahapan pembangunan museum yang setiap tahun tidak selalu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas, karena sangat dipengaruhi oleh dana yang tersedia.

Pada Pelita I (Tahun anggaran 1969/1970 – 1973/1974) pembangunan museum didanai melalui Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum (lihat tabel 1).

Tabel 1. Museum Pelita I

No Nama Museum Aktivitas
1 Museum Pusat Kegiatan fisik: rehabilitasi dan perluasan museum
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
2 Museum  Negeri Provinsi Bali Kegiatan fisik: pembangunan ruang, pengadaan sarana dan fasilitas, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
3 Museum Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta “Sonobudoyo” Kegiatan fisik: pembangunan ruang serta pengadaan sarana dan fasilitas.

 Sumber: Asiarto, 1999

Pada Pelita II (Tahun anggaran 1974/1975 – 1978/1979) telah dibangun dan direhabilitasi beberapa museum seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Museum Pelita II

No Nama Museum Aktivitas
1 Museum Pusat Kegiatan fisik: rehabilitasi dan perluasan museum
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
2 Museum  Negeri Provinsi Bali Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
3 Museum Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta “Sonobudoyo” Kegiatan fisik: perluasan bangunan lama.
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
4 Museum Negeri Provinsi Jawa Barat (Sri Baduga) Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
5 Museum Negeri Provinsi Jawa Timur “Mpu Tantular” Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
6 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan “La Galigo” Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: penerbitan naskah dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
7 Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman” Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran khusus, ceramah/diskusi, penelitian, penerbitan, dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
8 Museem Negeri Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
9 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara “Wanua Paksinata” Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi.
Kegiatan nonfisik: pameran
10 Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pengadaan sarana dan fasilitas, serta penambahan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
11 Museum Kalimantan Timur “Mulawarman” Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
12 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi.
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
13 Museum Negeri Provinsi Maluku “Siwalima” Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran keliling, ceramah/diskusi, penelitian, dan penerbitan.
14 Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan “Bala Putra Dewa” Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi.
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
15 Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito” Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi.
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
16 Museum Negeri Provinsi Riau “Sang Nila Utama” Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran.
17 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
18 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: penelitian
19 Museum Negeri Provinsi Bengkulu Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: survei pengadaan koleksi
20 Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” Kegiatan fisik: pendirian museum, pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
21 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat” Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
22 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan fisik: pembangunan museum, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi.
23 Museum Negeri Provinsi D.I Aceh Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
24 Museum Negeri Provinsi Jambi Kegiatan fisik: pengadaan koleksi, serta pengadaan sarana dan fasilitas.
Kegiatan nonfisik: survei dan penelitian
25 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah “Balanga” Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pengadaan bangunan, dan  pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, penelitian, dan penerbitan.

Sumber: Asiarto, 1999

Pada Pelita III beberapa museum yang telah dibangun dan direhabilitasi pada Pelita II dikembangkan lagi (lihat tabel 3), ditambah pembangunan satu museum baru, yaitu museum provinsi Irian Jaya (sekarang Papua).

Tabel 3. Museum Pelita III

No Nama Museum Aktivitas
1 Museum Pusat Kegiatan fisik: rehabilitasi dan perluasan museum
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
2 Museum  Negeri Provinsi Bali Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pembangunan ruang, pengadaan sarana, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
3 Museum Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta “Sonobudoyo” Kegiatan fisik: perluasan tanah dan perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, ceramah, bimbingan/edukasi, dan penerbitan.
4 Museum Negeri Provinsi Jawa Barat (Sri Baduga) Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
5 Museum Negeri Provinsi Jawa Timur “Mpu Tantular” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan  penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
6 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan “La Galigo” Kegiatan fisik: pembangunan ruang, pengadaan sarana, dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penelitian, penerbitan, dan pameran
7 Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penelitian, penerbitan, dan pameran
8 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan fisik: pembangunan gedung museum, penambahan  sarana dan fasilitas, pengadaan  koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
9 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara “Wanua Paksinata” Kegiatan fisik:  perluasan bangunan,  pengadaan koleksi, serta pengadaan sarana dan fasilitas
Kegiatan nonfisik: pameran, pelatihan peningkatan sumber daya manusia
10 Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
11 Museum Kalimantan Timur “Mulawarman” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
12 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
13 Museum Negeri Provinsi Maluku “Siwalima” Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
14 Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan “Bala Putra Dewa” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan penerbitan
15 Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito” Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran, ceramah, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
16 Museum Negeri Provinsi Riau “Sang Nila Utama” Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, penambahan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
17 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta pengadaan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran,  pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
18 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta pengadaan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: penelitian, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
19 Museum Negeri Provinsi Bengkulu Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
20 Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
21 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta pengadaan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
22 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan fisik: pengadaan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta pengadaan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
23 Museum Negeri Provinsi D.I Aceh Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran dan penerbitan
24 Museum Negeri Provinsi Jambi Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, survei pengadaan koleksi, pameran, dan penerbitan
25 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah “Balanga” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
26 Museum Negeri Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, serta  pengadaan sarana dan fasilitas
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran

Sumber: Asiarto, 1999

Pada pembangunan dan pengembangan museum sejak Pelita I sampai Pelita III terdapat berbagai kendala. Oleh karenanya pada 1980 Direktorat Permuseuman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan pedoman pembakuan museum umum tingkat provinsi. Ada tiga dasar penetapan pembakuan ini, yaitu 1) memberikan arahan bagi museum umum negeri tingkat provinsi terhadap penyusunan dan pengaturan ruang-ruang, sirkulasi antarruang, sirkulasi barang, jasa, dan benda; 2) kondisi lingkungan alam makro dan mikro yang berbeda di setiap wilayah; dan 3) koleksi dan sasaran pemanfaatannya.

Dalam pedoman pembakuan tersebut disusun standarisasi museum umum negeri provinsi yang didasarkan pada segi kependudukan, etnis, politik dan keamanan, pariwisata, potensi ketenagaan, penerimaan dana rutin dan pembangunan daerah, dan kebudayaan. Hal ini kemudian mendorong ditetapkannya tiga tipe museum, yaitu:

  1. Tipe A: Museum Umum Negeri Provinsi yang tergolong besar
  2. Tipe B: Museum Umum Negeri Provinsi yang tergolong sedang
  3. Tipe C: Museum Umum Negeri Provinsi yang tergolong kecil (Sutaarga, dkk. 1980: 1-5).

Pada Pelita IV (tahun anggaran 1984/1985-1988/1989) beberapa museum yang telah dibangun dan direhabilitasi pada Pelita III dikembangkan lagi (lihat tabel 4). Pengembangan permuseuman pada Pelita IV secara umum akan ditekankan pada masalah-masalah:

  1. Menyelesaikan pembangunan Museum Tingkat Provinsi.
  2. Memantapkan secara merata fungsi museum-museum di lingkungan Depdikbud.
  3. Memantapkan kerja sama dengan museum-museum maupun lembaga permuseuman di luar negeri, dengan tujuan mengembangkan dan memperluas cakrawala pengertian kebudayaan masyarakat Indonesia, melalui pameran-pameran internasional.
  4. Mulai membangun beberapa Museum Khusus tingkat nasional untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap ilmu dan teknologi.
  5. Merintis penyusunan seluruh permuseuman ke dalam suatu sistem terpadu melalui penyusunan dan pengesahan Undang-undang Permuseuman.
  6. Mengembangkan program-program fungsionalisasi museum yang diorientasikan secara jelas kepada pembangunan nasional dan untuk mencapai kemampuan tinggal landas pada Repelita IV.
  7. Pengembangan Museum Nasional sebagai museum induk akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
  8. Dalam rangka peningkatan fungsionalisasi, museum menyelenggarakan pameran khusus dan pameran keliling.
  9. Bantuan kepada museum-museum swasta, berjumlah sekitar seratus museum.
  10. Peningkatan apresiasi terhadap permuseuman di kalangan generasi muda dan apresiasi masyarakat pada umumnya.

Tabel 4. Museum Pelita  IV

No Nama Museum Aktivitas
1 Museum Pusat Kegiatan fisik:
Kegiatan nonfisik:
2 Museum  Negeri Provinsi Bali Kegiatan fisik: perluasan bangunan serta pengadaan sarana dan fasilitas
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, ceramah, diskusi dan seminar  bimbingan/edukasi, serta penerbitan.
3 Museum Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta “Sonobudoyo” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
4 Museum Negeri Provinsi Jawa Barat (Sri Baduga) Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran
5 Museum Negeri Provinsi Jawa Timur “Mpu Tantular” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan  penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
6 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan “La Galigo” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: penerbitan dan pameran
7 Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman” Kegiatan fisik: pengadaan sarana, fasilitas, dan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penelitian, pameran, ceramah, bimbingan/edukasi, dan penerbitan
8 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan fisik: perluasan bangunan,  pengadaan koleksi, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan fasilitas
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
9 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara “Wanua Paksinata” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan pengadaan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
10 Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Kegiatan fisik: penambahan ruangan,  pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, dan  pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
11 Museum Kalimantan Timur “Mulawarman” Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, ceramah, diskusi, penelitian, dan penerbitan
12 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan fisik: penambahan ruang, penambahan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, penerbitan, dan bimbingan/edukasi
13 Museum Negeri Provinsi Maluku “Siwalima” Kegiatan fisik: perluasan  bangunan, penambahan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, ceramah, penelitian, dan pameran
14 Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan “Bala Putra Dewa” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
15 Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, penambahan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran, ceramah, dan penerbitan
16 Museum Negeri Provinsi Riau “Sang Nila Utama” Kegiatan fisik: penambahan ruang, penambahan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
17 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah Kegiatan fisik : perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan pengadaan daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran,  pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
18 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan pengadaan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
19 Museum Negeri Provinsi Bengkulu Kegiatan fisik: penambahan ruangan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, dan  pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan survei pengadaan koleksi
20 Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan  sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
21 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan pengadaan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
22 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan pengadaan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
23 Museum Negeri Provinsi D.I Aceh Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
24 Museum Negeri Provinsi Jambi Kegiatan fisik: penambahan ruangan,  pengadaan sarana dan fasilitas, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan seminar
25 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah “Balanga” Kegiatan fisik: penambahan ruangan, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
26 Museum Negeri  Provinsi Irian Jaya Kegiatan fisik: penambahan ruangan, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran

 Sumber: Asiarto, 1999

Pada Pelita V beberapa museum yang telah dibangun dan direhabilitasi pada Pelita V dikembangkan lagi (lihat tabel 5).

Tabel 5. Museum Pelita V

No Nama Museum Aktivitas
1 Museum Pusat Kegiatan fisik:
Kegiatan nonfisik:
2 Museum  Negeri Provinsi Bali Kegiatan fisik: penambahan ruangan, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, ceramah, diskusi dan seminar,   bimbingan/edukasi, dan penerbitan.
3 Museum Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta “Sonobudoyo” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, penerbitan, dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
4 Museum Negeri Provinsi Jawa Barat (Sri Baduga) Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran
5 Museum Negeri Provinsi Jawa Timur “Mpu Tantular” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan  penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, penelitian, seminar,  dan penerbitan
6 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan “La Galigo” Kegiatan fisik: pembuatan master plan gedung baru, penambahan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
7 Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman” Kegiatan fisik:  pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penelitian, pameran, ceramah, bimbingan/edukasi, dan penerbitan
8 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan fisik: perluasan bangunan,  pengadaan koleksi, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan fasilitas
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
9 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara “Wanua Paksinata” Kegiatan  fisik: memperluas bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta  pengadaan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, penerbitan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
10 Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Kegiatan fisik:   pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
11 Museum Kalimantan Timur “Mulawarman” Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
12 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan fisik: pengadaan tanah  dan bangunan, penambahan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
13 Museum Negeri Provinsi Maluku “Siwalima” Kegiatan fisik: perluasan tanah dan bangunan, penambahan sumber daya manusia,  pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, ceramah, bimbingan/edukasi, penelitian/survei, dan pameran
14 Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan “Bala Putra Dewa” Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
15 Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan prasarana lingkungan, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pameran, ceramah, dan penerbitan
16 Museum Negeri Provinsi Riau “Sang Nila Utama” Kegiatan fisik: pembangunan gedung, pengadaan sarana lingkungan, penambahan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
17 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah Kegiatan fisik: pembangunan gedung, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran,  pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
18 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan fisik: pembangunan prasarana lingkungan dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia
19 Museum Negeri Provinsi Bengkulu Kegiatan fisik: renovasi tata pamer dan  rehabilitasi gedung, pengadaan sarana dan fasilitas,  serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan penerbitan
20 Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan  sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
21 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat” Kegiatan fisik: pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan koleksi, serta penambahan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, penerbitan, dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
22 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
23 Museum Negeri Provinsi D.I Aceh Kegiatan fisik: pengadaan tanah, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
24 Museum Negeri Provinsi Jambi Kegiatan fisik: penambahan ruangan,  pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan  nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
25 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah “Balanga” Kegiatan fisik: pembangunan gedung,  pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran
26 Museum Negeri  Provinsi Irian Jaya Kegiatan fisik: pembangunan gedung, pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran

 Sumber: Asiarto, 1999

Pada Pelita VI dibangun satu Museum Negeri Provinsi termuda, yaitu Timor Timur (Tahun anggaran 1994/1905 – 1998/1999). Beberapa museum yang telah dibangun dan direhabilitasi pada Pelita V dikembangkan lagi (lihat tabel 6).

Tabel 6. Museum Pelita VI

No

Nama Museum

Aktivitas

1 Museum Pusat Kegiatan fisik:
Kegiatan nonfisik:
2 Museum  Negeri Provinsi Bali Kegiatan fisik: penambahan ruangan, pengadaan koleksi, serta pengadaan sarana dan fasilitas
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, ceramah, diskusi dan seminar,   bimbingan/edukasi, dan penerbitan.
3 Museum Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta “Sonobudoyo” Kegiatan fisik: perluasan bangunan, pengadaan sarana dan fasilitas, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, penerbitan, dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
4 Museum Negeri Provinsi Jawa Barat (Sri Baduga) Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penerbitan, dan pameran
5 Museum Negeri Provinsi Jawa Timur “Mpu Tantular” Kegiatan fisik: pembangunan gedung, pengadaan koleksi, dan  penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan  pameran
6 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan “La Galigo” Kegiatan fisik: pembangunan gedung,  penambahan sumber daya manusia  dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
7 Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman” Kegiatan fisik:  pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, penelitian, pameran, ceramah, bimbingan/edukasi, dan penerbitan
8 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan fisik: perluasan bangunan,  pengadaan koleksi, dan pengadaan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, diskusi, dan ceramah
9 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara “Wanua Paksinata” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan pengadaan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, penerbitan, dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
10 Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Kegiatan fisik:   pembangunan gedung,  penambahan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
11 Museum Kalimantan Timur “Mulawarman” Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan koleksi, serta penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
12 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan fisik: pengadaan tanah  dan bangunan, penambahan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan fasilitas, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
13 Museum Negeri Provinsi Maluku “Siwalima” Kegiatan fisik: pembangunan gedung, penambahan sumber daya manusia,  dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, ceramah, penerbitan, dan pameran
14 Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan “Bala Putra Dewa” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
15 Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito” Kegiatan fisik: pembangunan gedung, penambahan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
16 Museum Negeri Provinsi Riau “Sang Nila Utama” Kegiatan fisik: pembangunan gedung,  penambahan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, ceramah, lomba,  dan penerbitan
17 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah Kegiatan fisik: perluasan bangunan,  pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, ceramah, lomba, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan penerbitan
18 Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan fisik: pengadaan sarana dan fasilitas serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, ceramah, lomba, dan penerbitan
19 Museum Negeri Provinsi Bengkulu Kegiatan fisik: penambahan bangunan,  penambahan sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
20 Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” Kegiatan fisik: pembangunan gedung, penambahan  sumber daya manusia, dan pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
21 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat” Kegiatan fisik: pengadaan koleksi dan penambahan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pameran, penerbitan, dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia
22 Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan fisik: pembangunan fondasi gedung, pengadaan koleksi, dan penambahan  sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan  pameran
23 Museum Negeri Provinsi D.I Aceh Kegiatan fisik: penambahan gedung,  pengadaan sarana dan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pengadaan koleksi
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pameran, dan penerbitan
24 Museum Negeri Provinsi Jambi Kegiatan fisik: penambahan ruangan, pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia, ceramah, lomba, dan pameran
25 Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah “Balanga” Kegiatan fisik: pembangunan gedung,  pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
26 Museum Negeri  Provinsi Irian Jaya Kegiatan fisik: pembangunan gedung,  pengadaan koleksi, dan penambahan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran
27 Museum Negeri Provinsi Timor Timur Kegiatan fisik: pembangunan prasarana lingkungan, pembangunan gedung, pembangunan sarana dan fasilitas, penataan pameran, pengadaan koleksi, dan pengadaan sumber daya manusia
Kegiatan nonfisik: pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pameran

 Sumber: Asiarto, 1999

Selain Museum Negeri Provinsi, juga dibangun museum khusus, misalnya Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Joang 45, dan Monumen Nasional untuk kepentingan penanaman nilai perjuangan bangsa. Museum-museum di atas didirikan dan dibangun pada masa kepemimpinan Drs. Moh. Amir Sutaarga (1965-1980), Drs. Bambang Soemadio (1980-1991), Dra. Soejatmi Satari (1991-1996), dan Drs. Tedjo Susilo (1996-1998).

Pembinaan dan pengembangan permuseuman di Indonesia, khususnya di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi bidang koleksi, fisik bangunan, ketenagaan, sarana penunjang, fungsionalisasi, serta peranan museum sebagai pembina museum daerah dan swasta (Soemadio, dkk. 1986: 6).


3.2 Pembinaan dan Pembangunan Permuseuman (1984-2000)

Untuk mencapai tujuan pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa sesuai dengan arahan Garis Besar Haluan Negara 1983, maka disusun serangkaian kebijakan yang meliputi Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan, dan Kepustakaan, Pembinaan Kesenian, Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, Kepurbakalaan, dan Permuseuman, serta Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Upaya melestarikan berbagai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai kekayaan budaya dan kebanggaan nasional ditingkatkan antara lain melalui pengamanan dan perlindungan benda cagar budaya dari kemungkinan perusakan, pencurian, penyelundupan, dan perdagangan benda tersebut, serta penyuluhan mengenai pentingnya nilai peninggalan sejarah dan purbakala untuk meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat. Untuk itu, kerja sama antarlembaga pemerintah dan masyarakat di dalam maupun di luar negeri terus dikembangkan.

Tugas dan peranan museum dikembangkan, tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda peninggalan sejarah dan purbakala, tetapi juga sebagai tempat penelitian serta pendidikan budaya dan jati diri bangsa terutama bagi generasi muda. Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) juga dikembangkan dalam rangka penanaman dan pengembangan budaya iptek sejak dini. Upaya pembinaan dan pengembangan permuseuman di Indonesia masih belum dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Permuseuman berdasarkan pembangunan dan pengembangan museum, serta upaya untuk mengatasinya:

1. Bidang Ketenagaan (Sumber Daya Manusia)
Museum pada saat itu dituntut secara aktif meningkatkan ketenagaan (SDM) yang dapat mendorong gerak maju pembangunan nasional. Museum yang mampu melakukan peran semacam itu harus dikelola atau didukung oleh tenaga yang memiliki profesionalisme permuseuman yang handal. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya lembaga akademik yang formal di bidang spesialisasi permuseuman. Sebagian besar tenaga yang bertugas di museum, baik lulusan perguruan tinggi maupun yang berpendidikan non perguruan tinggi pada awalnya belum dapat dikatakan “siap pakai”.

Menghadapi kenyataan demikian, perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga-tenaga museum. Usaha yang telah dilakukan dan terus dikembangkan adalah melalui penataran-penataran di dalam negeri maupun pelatihan di luar negeri. Jumlah tenaga Direktorat Permuseuman, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Negeri Provinsi dan Museum Khusus, serta latar belakang pendidikan yang ada dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8.

Tabel 7. Daftar Tenaga Direktorat Permuseuman, UPT Museum-Museum Negeri Provinsi dan UPT Museum Khusus dan Latar Belakang Pendidikan (per April 1996 )

No. Unit kerja S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
1.

2.

3.

Ditmus

Mus.Neg.pro.

Mus.Khusus

-

2

-

24

264

18

10

103

7

45

849

76

5

140

14

9

166

15

93

1.524

130

Jumlah 2 306 120 970 159 190 1.747

Tabel 8. Jumlah Tenaga yang Telah Mengikuti Pelatihan

No. Jenis Penataran/Pelatihan Waktu Jumlah
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penataran Tipe Dasar

Penataran Tipe Khusus

Penataran Tipe Kejuruan

Higher Vocational Training

IMTP (Indonesian Museum Training Programme)

IMDP (Indonesian Museum Development Programme)

15 Hari

30 Hari

90 Hari

Variasi

Variasi

Variasi

362

153

73

65

9

6

Jumlah 668

Catatan: Jumlah 668 tenaga yang telah mengikuti pelatihan bukan berarti angka yang absolut, karena kemungkinan satu tenaga telah mengikuti seluruh jenjang pelatihan.

2. Bidang Peraturan dan Perundang-undangan
Sampai saat itu peraturan perundang-undangan tentang permuseuman belum dapat direalisasikan. Peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai dasar hukum kewenangan instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembinaan permuseuman. Selain itu, peraturan perundang-undangan akan menjadi tolok ukur kelayakan berdirinya suatu museum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut disusun dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. Meskipun demikian, hal tersebut masih kurang sesuai dengan yang dibutuhkan, karena koleksi museum bukan hanya benda cagar budaya melainkan benda bukan cagar budaya.

3. Bidang Koleksi
Koleksi sebelum kemerdekaan pada umumnya menggunakan bahasa Belanda, sehingga kurang mendapatkan perhatian dan perawatan. Di samping itu terdapat masalah dalam pengadaan koleksi karena kurangnya pengertian berbagai pihak yang dapat memperlancar pengadaan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka di setiap museum yang didirikan sebelum kemerdekaan, perlu diadakan perbaikan administrasi dan perawatan khusus. Untuk museum yang baru dan akan didirikan, perlu adanya pengertian dari berbagai pihak, sehingga pelaksanaan pengadaan koleksi dalam rangka pengamanan warisan budaya di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

4. Fisik Bangunan
Bangunan yang dijadikan sebagai museum pada umumnya adalah bangunan bersejarah yang dilindungi oleh Monumenten Ordonantie (Undang-undang Kepurbakalaan 1931) sehingga memerlukan perawatan khusus. Selain itu untuk bangunan baru pada umumnya menghadapi masalah prosedur pengadaan tanah dan kesulitan mendapatkan arsitek di bidang permuseuman pada waktu pembangunannya.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan tindakan perawatan khusus untuk bangunan bersejarah tersebut, disamping itu dilakukan perluasan dalam rangka pengembangan museum. Untuk museum yang baru dan akan didirikan perlu diadakan pendekatan dengan berbagai pihak untuk memperoleh kemudahan memperoleh areal tanah yang memenuhi persyaratan museum.

5. Sarana Penunjang
Setiap museum pada umumnya belum memiliki peralatan kantor dan peralatan teknis. Hal ini disebabkan hambatan prosedural dan di pasaran tidak tersedia jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan adalah megadakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan standarisasi permuseuman yang telah ditetapkan, baik peralatan dan perlengkapan teknis permuseuman maupun peralatan dan perlengkapan kantor.

6. Sumber Dana
Masalah sumber dana akan menyebabkan munculnya masalah sarana, prasarana, dan tidak lancarnya kegiatan fungsionalisasi museum. Bila museum-museum pemerintah hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan museum swasta hanya mengandalkan sumber dana dari yayasan penyelenggara, maka kebutuhan dana museum tidak akan terpenuhi.

Upaya untuk mengatasi kendala ini adalah setiap museum harus “memasarkan” dirinya untuk mencari sponsor dan donatur. Oleh karenanya museum-museum di Indonesia harus berusaha mencapai terobosan-terobosan yang kreatif.

7. Apresiasi Masyarakat
Masalah yang dihadapi museum adalah kurangnya apresiasi masyarakat. Museum identik dengan tempat sepi yang jarang dikunjungi oleh masyarakat. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan kegiatan yang inovatif dan kreatif, agar masyarakat mengapresiasi museum. Di samping itu perlu dilakukan kajian pengunjung untuk mengetahui ekspektasi masyarakat terhadap museum.

Sasaran pembinaan dan pengembangan permuseuman di Indonesia menargetkan peningkatan fungsi dan peran seluruh komponen yang mendukung tugas-tugas museum sebagai lembaga tempat studi, pendidikan, dan rekreasi. Jumlah museum yang didirikan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Museum sebelum Otonomi Daerah

No Jenis Museum Jumlah
1 Museum Tingkat Nasional 1 buah
2 Museum Negeri Provinsi 26 buah
3 Museum Khusus di lingkungan Depdikbud 4 buah
4 Museum-museum di luar lingkungan Depdikbud 231 buah

Pembinaan terhadap museum-museum di luar Depdikbud, seperti museum milik departemen lain atau milik swasta hanya menyangkut pembinaan di bidang teknis, sedangkan pembiayaannya dan pengelolaanya tetap dilakukan oleh penyelenggara museum itu sendiri. Sasaran pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Permuseuman dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, baik yang dibiayai oleh rutin maupun pembangunan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan permuseuman di Indonesia, diperlukan suatu pembakuan yang dijadikan landasan dan pedoman pengembangan museum nasional, museum umum, dan museum khusus di Indonesia. Maka Direktorat Permuseuman, Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan Pembakuan Rencana Induk Permuseuman di Indonesia. Tujuan pembakuan ini adalah untuk mewujudkan fungsi museum secara optimal sebagai sarana kultural edukatif, inspiratif, dan rekreatif dalam rangka menunjang usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan usaha memajukan kebudayaan nasional.

Dalam pembakuan museum tersebut, dibuat kebijakan operasional yang menyangkut usaha-usaha atau tindakan-tindakan berupa peningkatan dan pengembangan baik untuk Museum Nasional, Museum Umum, maupun Museum Khusus yang meliputi koleksi, fisik bangunan, ketenagaan, sarana penunjang, fungsionalisasi, dan museum pembina. Yang dimaksud dengan museum pembinaan adalah Museum Nasional dan museum-museum negeri provinsi diharapkan menjadi contoh dan membina permuseuman di daerahnya.


3.3 Kebijakan Permuseuman Setelah Otonomi Daerah (2000-sekarang)

Pasca Otonomi Daerah, museum dikembangkan dengan paradigma baru. Hal ini terjadi akibat perubahan dari penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Museum negeri provinsi yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat sebagai Unit Pelaksana Teknis, kini dikelola oleh pemerintah daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kebudayaan. Dengan kata lain, museum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Museum memang lembaga yang dinamis, oleh karena itu Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, melakukan evaluasi museum-museum di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa ada faktor internal dan eksternal yang dihadapi museum. Faktor internal di antaranya adalah pemahaman tenaga museum terhadap fungsi kelembagaan, perangkat kebijakan dan hukum yang belum mengikuti perubahan eksternal, mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan yang masih lemah, penanganan koleksi yang belum maksimal (mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan), kurangnya pembiayaan untuk pengembangan museum, dan belum maksimalnya peran kehumasan. Sementara faktor eksternal di antaranya adalah perubahan paradigma museum sebagai ruang eksklusif menjadi ruang publik, perubahan metode penyajian yang pada mulanya taksonomik dan kronologis menjadi tematik. Di samping itu penyelenggaraan dan pengelolaan museum belum selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan.

Meskipun berbagai permasalahan tersebut muncul, di sisi lain museum juga memiliki berbagai macam potensi, di antaranya:

  • Museum merupakan tempat pelestarian, lembaga pendidikan nonformal, sumber data penelitian, dan bagian dari industri budaya;
  • Minat untuk mendirikan museum oleh pemerintah, perorangan, komunitas, instansi swasta, dan perguruan tinggi dari waktu ke waktu cenderung meningkat;
  • Terbentuknya asosiasi yang mengelola permuseuman; program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) pada perusahaan yang membantu mempopulerkan museum;
  • Beberapa perguruan tinggi mengembangkan studi museum (Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada); dan adanya dukungan dari komunitas yang aktif membuat program-program permuseuman untuk publik.

Permasalahan dan potensi museum tersebut mendorong Presiden Republik Indonesia menetapkan program prioritas nasional melalui Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan, menetapkan Revitalisasi Museum sebagai Program Prioritas Pembangunan Nasional khususnya dalam Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Berdasarkan hal tersebut, Revitalisasi Museum menjadi salah satu Program Unggulan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2014.

Revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi. Visi revitalisasi museum yaitu “museum di Indonesia menjadi sarana edukasi dan rekreasi yang berkualitas”. Sementara misinya adalah:

  1. Meningkatkan tampilan museum menjadi lebih menarik.
  2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan museum dan pelayanan pengunjung.
  3. Mengembangkan program yang inovatif dan kreatif.
  4. Mewujudkan dan memperkuat jejaring museum dan komunitas.
  5. Menetapkan kebijakan pengelolaan museum.
  6. Meningkatkan pencitraan museum.

Revitalisasi ini terdiri atas enam aspek, yaitu:
1. Fisik
Aspek fisik terdiri atas penataan interior, penataan eksterior, rehabilitasi fisik, fasilitas penunjang, perluasan bangunan museum, dan pendirian museum baru. Penataan interior meliputi renovasi ruang pameran tetap, penataan ruang penyimpanan koleksi (storage), penataan laboratorium, penataan ruang pengenalan, dan penataan bengkel kerja preparasi. Sementara penataan eksterior museum, meliputi penataan taman, pembuatan papan nama museum, penanda, dan billboard calendar of event.

Rehabilitasi fisik mencakup dua perlakuan yang berbeda, yaitu rehabilitasi fisik bangunan cagar budaya dan bukan cagar budaya. Jika bangunan yang digunakan sebagai museum adalah bangunan cagar budaya, maka ketentuan pelaksanaan rehabilitasi harus menganut pada prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan jika bangunan yang digunakan museum adalah bangunan bukan cagar budaya, maka bangunan tersebut dapat direhabilitasi sesuai dengan perencanaan museum masing-masing.

Fasilitas Penunjang meliputi sarana yang dapat digunakan oleh publik, seperti perbaikan/pembuatan toilet, perbaikan ruang audiovisual, perbaikan auditorium, perbaikan kantin dan toko cenderamata, pengadaan bangku istirahat pengunjung, pengadaan ramp untuk kursi roda, dan pengadaan lemari penitipan barang.

Perluasan bangunan museum ini tidak diterapkan pada semua museum. Perluasan yang dimaksud adalah penambahan ruang yang berkaitan langsung dengan pengembangan ruang pamer dan rehabilitasi fisik bangunan. Hal ini juga berlaku untuk bangunan bukan cagar budaya.

Pendirian museum baru ini dikhususkan untuk daerah yang tidak memiliki museum. Usulan yang terkait dengan usulan pendirian museum baru, ketentuan pelaksanaannya merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Permuseuman.

2. Manajemen
Manajemen pada Revitalisasi Museum terdiri atas empat bagian, yaitu manajemen koleksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen layanan pengunjung. Manajemen yang cenderung dijalankan oleh pemerintah pusat adalah manajemen sumber daya manusia, sedangkan tiga manajemen lainnya diharapkan pelaksanaannya dilakukan oleh museum masing-masing dengan bantuan dinas yang membidangi kebudayaan.

Manajemen sumber daya manusia meliputi upaya peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala di antaranya Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Tingkat Dasar, Menengah, dan Lanjut; Pelatihan Keterampilan Tenaga Museum Bidang Museum untuk Publik (Public Programming); Workshop Konservasi Kerja Sama dengan CCF, Workshop Manajemen Storage Kerja Sama dengan UNESCO; dan Pemberian Beasiswa Program Spesialis Keahlian Museum Strata-2 bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Manajemen koleksi adalah serangkaian penanganan koleksi museum, sejak pengadaan koleksi hingga dipamerkan atau disimpan. Manajemen koleksi pada revitalisasi mencakup pengadaan koleksi, database koleksi, registrasi koleksi, konservasi koleksi, penelitian, dan dokumentasi.

Manajemen pelayanan pengunjung merupakan usaha museum dalam memberikan informasi secara baik kepada pengunjung, tujuannya agar mereka mendapatkan kepuasan berkaitan dengan pengetahuan tentang koleksi yang dipamerkan. Pelayanan informasi yang diberikan ini erat hubungannya dengan tujuan museum sebagai pusat studi, pendidikan dan “rekreasi”. Pelayanan pengunjung meliputi pengaturan pengunjung, bimbingan edukatif kultural di museum, ceramah, dan layanan masyarakat lainnya.

Manajemen keuangan adalah pengelolaan finansial di museum, yang akan menjadi sumber pendanaan museum. Masing-masing museum mempunyai manajemen yang berbeda dalam hal pengelolaan keuangan, karena sumber dana atau cara perolehan dananya berbeda. Museum pemerintah akan mempunyai pengelolaan finansial yang berbeda dengan museum swasta yang sumber dananya dikumpulkan secara mandiri.

3. Jejaring
Pada aspek jejaring, terdapat empat hal yang diutamakan, yaitu pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dalam dan luar negeri. Pemberdayaan masyarakat mencakup pendampingan komunitas, pengembangan relawan museum, sarasehan, workshop, dan program pemberdayaan lainnya. Sementara kemitraan dalam dan luar negeri mencakup kerja sama dengan perguruan tinggi, kerja sama dengan dunia usaha, kerja sama dengan asosiasi, komunitas, dan akreditasi museum.

4. Kebijakan
Implikasi disempurnakannya Undang-undang No.5 Tahun 1995 tentang Benda Cagar Budaya menjadi Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya membuat sejumlah kebijakan harus dibuat. Beberapa kebijakan yang dibuat dalam bentuk pedoman adalah Pedoman Akreditasi Museum dan Pedoman Penilaian Koleksi sebagai kekayaan negara.

Selain itu terdapat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 33 Tahun 2004 tentang Museum yang dijadikan sebagai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Saat ini telah disusun dan disiapkan Peraturan Pemerintah tentang Museum sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.

5. Pencitraan
Pencitraan dilakukan dengan berbagai kegiatan, di antaranya kampanye Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM), publikasi cetak dan elektronik, serta peningkatan pelayanan pengunjung. Pencitraan dilakukan untuk memperbaiki citra museum di mata masyarakat.

6. Program
Tujuan dari aspek program adalah mengembangkan program yang inovatif dan kreatif. Program yang dimaksud adalah program di dalam museum (in house), seperti lomba, festival, sayembara, dan program edukasi. Sementara program di luar museum (outreach), antara lain museum keliling, museum masuk sekolah, dan museum masuk mal.

Selain Revitalisasi Museum, Direktorat Permuseuman memiliki program utama lain, yaitu GNCM. GNCM adalah upaya penggalangan kebersamaan antar pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum guna memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa.

Gerakan ini didasarkan atas pemikiran bahwa museum sebagai bagian dari pranata sosial dan sebagai suatu lembaga, memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, menggalang persatuan dan kesatuan, wawasan nusantara, serta memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu museum dituntut melestarikan aset bangsa tersebut sebagai sumber penguatan pemahaman, apresiasi, dan kepedulian jati diri bangsa. Namun, kondisi museum saat ini kurang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu upaya menggalang kebersamaan antar pemangku dan pemilik kepentingan (share dan stakeholder) dalam memperkuat fungsi museum pada posisi yang dicita-citakan, dengan membuat sebuah Gerakan yaitu GNCM.

Tahun Kunjung Museum (TKM) 2010 yang telah dicanangkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 30 Desember 2009 merupakan momentum awal GNCM. TKM ini merupakan upaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengajak masyarakat mengunjungi museum, bersama-sama membenahi dan mengevaluasi berbagai masalah, serta membuka peluang museum ke depan. Hal ini didasari pemikiran bahwa museum merupakan pranata sosial yang memiliki tanggung jawab mencerdaskan bangsa, menggalang persatuan dan kesatuan, memberikan layanan kepada masyarakat, serta melestarikan aset bangsa sebagai sumber penguatan pemahaman, apresiasi, dan kepedulian pada jati diri bangsa.

GNCM ini lebih dikenal dengan taglineMuseum di Hatiku, bertujuan:

  • Terjadinya peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting budaya bangsa;
  • Semakin kuatnya kepedulian dan peran serta pemangku kepentingan dalam pengembangan museum;
  • Terwujudnya museum sebagai media belajar dan kesenangan yang dinamis dan atraktif bagi pengunjung;
  • Terwujudnya museum sebagai kebanggaan publik;
  • Terwujudnya kualitas pelayanan museum;
  • Peningkatan jumlah kunjungan ke museum.

Fokus GNCM adalah membenahi peran dan posisi museum yang difokuskan pada aspek internal dan eksternal. Aspek internal berupa revitalisasi fungsi museum dalam rangka penguatan pencitraan melalui pendekatan konsep manajemen yang terkait dengan fisik dan nonfisik; sementara aspek eksternal berupa konsep kemasan program yaitu menggunakan bentuk sosialisasi dan kampanye pada masyarakat sebagai bagian dari stakeholder.

Sasaran GNCM adalah menciptakan peran museum sebagai bagian dari pranata kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa; mewujudkan landasan yang kokoh bagi masyarakat untuk meningkatkan apresiasi kesejarahan dan kebudayaan dalam upaya memperkuat jati diri bangsa; menciptakan kerja sama yang berimbang dan saling menguntungkan antara museum dengan pemangku kepentingan; kuantitas dan kualitas kunjungan ke museum-museum seluruh Indonesia; membentuk rumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan museum yang tidak saja menekankan kepada kepentingan ideologis dan kepentingan akademis, tetapi juga pada kepentingan lain dalam pemanfaatan museum; serta terbentuknya sinergisitas dari para pemangku kepentingan khususnya di bidang pariwisata untuk menempatkan museum sebagai lembaga yang memiliki daya tarik wisata budaya untuk dikunjungi.

Dukungan dari beberapa komunitas untuk mempromosikan museum kepada publik juga berperan dalam GNCM ini. Beberapa komunitas tersebut adalah Komunitas Jelajah Budaya, Komunitas Historia Indonesia, dan Sahabat Museum.

Komunitas Jelajah Budaya (KJB) merupakan komunitas yang peduli pada seni, budaya, bangunan tua serta peninggalan sejarah bangsa. KJB didirikan pada 17 Agustus 2003 sebagai bentuk keprihatinan terhadap kurangnya perhatian dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsanya. Salah satu tujuan KJB adalah, memperkenalkan museum sebagai sebuah lembaga yang memberi perhatian besar bagi pelestarian budaya bangsa. Beberapa kegiatan yang baru saja diselenggarakan oleh KJB adalah Night Time Journey at Museum, The Big Five Museum, dan Bank Tempoe Doeloe.

Komunitas Historia Indonesia (KHI) merupakan komunitas yang peduli terhadap potensi sejarah dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. KHI yang didirikan pada 22 Maret 2003 ini membina hubungan baik dengan berbagai pihak, terutama yang terkait dengan pendidikan, pariwisata, sejarah dan museum. Beberapa museum yang dijadikan mitra yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Juang 45, Museum Bahari, dan Museum Kebangkitan Nasional.

Sahabat Museum merupakan komunitas anak muda yang peduli dan mempunyai minat yang sama mengenai peninggalan sejarah dan budaya nusantara. Tujuan komunitas ini adalah untuk berbagi informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, seni dan budaya, baik mengenai Indonesia pada umumnya, maupun Jakarta pada khususnya. Kegiatan Sahabat Museum di antaranya adalah kunjungan ke museum, lokasi dan bangunan yang mempunyai nilai sejarah.

Selain komunitas, Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) pada perusahaan juga diperlukan untuk mempopulerkan museum. Beberapa museum bahkan telah bermitra dengan perusahaan melalui CSRnya. PT Pertamina (Persero) telah membantu pengembangan Museum Migas Graha Widya Patra (Gawitra). Bantuan dalam bentuk dokumentasi (pembuatan film dokumenter, pengadaan buku panduan, perlengkapan komputer dan laptop), peralatan pengamanan (tabung pemadam dan portable fire pump), dan perbaikan diorama serta penambahan sarana di ruang pamer.

CSR Starbucks Coffee juga membantu pelestarian budaya dalam bentuk Kampanye Museum. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan museum di Jakarta, Starbucks membagikan tiket gratis ke museum di lebih dari 50 gerai di Jabodetabek. Tiket tersebut untuk lima museum, yaitu Museum Nasional, Museum Sejarah Jakarta (Fatahillah), Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Tekstil. Selain untuk memperkenalkan museum, hal ini juga untuk meningkatkan kecintaan publik terhadap peninggalan budaya bangsa dan membantu mempromosikan keberadaan museum-museum di Jakarta sebagai pusat sejarah, budaya, dan edukasi.

Keberhasilan Revitalisasi Museum dan GNCM ini amat bergantung pada komitmen semua pihak khususnya pengelola museum dan stakeholder terkait lainnya, baik yang berada pada tingkat nasional maupun daerah, untuk menjalankannya. Walaupun diakui masih banyak isu penting untuk dirumuskan dalam dunia permuseuman di Indonesia, namun diharapkan berbagai aktivitas dalam program ini dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk mengakomodasi kekurangan dan keterbatasan tersebut.


3.4 Beberapa Museum Indonesia Dewasa ini

Pada bagian berikut diuraikan beberapa museum di Indonesia pada masa sekarang yang dipandang mampu menghadirkan napas kebudayaan Indonesia. Museum-museum itu mempunyai keistimewaannya tersendiri, misalnya Museum Nasional di Jakarta karena menyimpan berbagai artefak dari berbagai wilayah Indonesia sehingga mampu menghadirkan kebudayaan Indonesia secara umum. Museum Geologi di Bandung dipandang sebagai contoh yang baik dari salah satu museum khusus yang dikembangkan di Indonesia. Museum tersebut mampu menggambarkan pengetahuan dan khasanah geologi Indonesia sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan alam. Secara lengkap deskripsi beberapa museum tersebut adalah sebagai berikut:

3.4.1 Museum Nasional
Museum Nasional berawal dari pendirian perkumpulan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW), oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 24 April 1778. Tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum di Jalan Medan Merdeka Barat No. 12. Gedung museum ini dibuka untuk umum pada 1868, selanjutnya dikenal sebagai Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn (Rama V) dari Thailand. Dia pernah berkunjung ke museum ini pada 1871.

Tahun 1923 BGKW memperoleh gelar “koninklijk” karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah sehingga nama lengkap lembaga ini menjadi Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW). Pada 26 Januari 1950, KBGKW diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu, sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya “Memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya”.

Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada 17 September 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.092/0/1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional.

Kini Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu “Terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antarbangsa”.

Mengenai pameran, sistem penataan pameran di gedung lama (Unit A) didasarkan pada jenis-jenis koleksi, baik berdasarkan keilmuan, bahan, maupun kedaerahan. Sebagai contoh, Ruang Prasejarah, Ruang Perunggu, Ruang Tekstil, Ruang Etnografi daerah Sumatera, dan lain-lain. Sementara itu penataan pameran di gedung baru (Unit B atau Gedung Arca) tidak lagi berdasarkan jenis koleksi, melainkan mengarah kepada tema berdasarkan aspek-aspek kebudayaan dimana manusia diposisikan sebagai pelaku dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Secara keseluruhan tema pameran di gedung B ini adalah “Keanekaragaman Budaya dalam Kesatuan”. Satu tema besar ini terdiri atas beberapa subtema antara lain (1) Manusia dan Lingkungan, (2) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Ekonomi, (3) Organisasi Sosial dan Pola Pemukiman, dan (4) Khasanah dan Keramik.

Gedung Unit C direncanakan akan dibangun untuk memperluas tata pameran yang sudah ada dan untuk melengkapi subtema terakhir yaitu (5) Religi dan Kesenian serta sarana lainnya.

3.4.2 Museum Geologi
Museum ini terletak di Jalan Diponegoro No. 57, Bandung 40122. Sejarah Museum Geologi dimulai pada 1928 ketika Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di Rembrandt Straat Bandung. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologisch Laboratorium yang kemudian juga disebut Geologisch Museum dan diresmikan pada 16 Mei 1929.

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan Museum Geologi berada di bawah Pusat Djawatan Tambang dan Geologi (PDTG/1945-1950). Akibat agresi militer Belanda, selama empat tahun kantor PDTG harus berpindah-pindah tempat dari Bandung, Tasikmalaya, Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Pada 1950 kantor PDTG dipindahkan kembali ke Bandung.

Sekembalinya ke Bandung, Museum Geologi mulai mendapat perhatian dari pemerintah RI. Pengelolaan Museum Geologi masih di bawah PDTG, namun berganti nama menjadi: Djawatan Pertambangan Republik Indonesia (1950-1952), Djawatan Geologi (1952-1956), Pusat Djawatan Geologi (1956-1957), Djawatan Geologi (1957-1963), Direktorat Geologi (1963-1978), Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (1978-2005), dan Pusat Survei Geologi mulai akhir 2005 sampai sekarang.

Museum ini direnovasi pada 1999-2000 dengan dana bantuan dari JICA (Japan International Cooperation Agency) Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada 23 Agustus 2000. Sebagai salah satu monumen bersejarah, museum berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional.

Dengan penataan yang baru, peragaan Museum Geologi terbagi menjadi tiga ruangan yang meliputi Sejarah Kehidupan, Geologi Indonesia, dan Geologi untuk Kehidupan Manusia.

Sementara itu untuk dokumentasi koleksi tersedia sarana penyimpan koleksi yang lebih memadai. Guna lebih mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang memasyarakatkan ilmu geologi, Museum Geologi juga mengadakan kegiatan penyuluhan, pameran, seminar, dan survei lapangan untuk pengembangan peragaan dan dokumentasi koleksi.

3.4.3 Museum Negeri Provinsi Jawa Timur “Mpu Tantular”
Keberadaan Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur diawali dengan pendirian lembaga Stedelijk Historisch MuseumSurabaya oleh Godfried Hariowald von Faber pada 1933. Museum ini pada mulanya terletak di Raadhuis Ketabang, berpindah ke Jalan Tegal Sari, kemudian ke Jalan Pemuda No.3, dan selanjutnya ke Jalan Taman Mayangkara 6, Surabaya. Pada 14 Mei 2004 museum ini menempati lokasi tetap di Jalan Raya Buduran, Sidoarjo.

Sepeninggal von Faber, museum dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum dan didukung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum dibuka untuk umum pada 23 Mei 1972 dengan nama Museum Jawa Timur. Pada 13 Februari 1974 museum ini berubah status menjadi museum negeri. Peresmian museum dilakukan pada 1 November 1974, sekaligus mengubah namanya menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Timur.

Jumlah koleksi Museum Mpu Tantular sekitar 15.000 buah, terbagi menjadi 10 jenis yaitu Arkeologika, Geologika, Biologika, Etnografika, Historika, Numismatika dan Heraldika, Filologika, Keramik, Seni Rupa, dan Teknologika.

3.4.4 Museum Bank Mandiri
Museum Bank Mandiri merupakan museum swasta. Letaknya di Jalan Lapangan Stasiun No. 1, Jakarta Barat, tepat di kawasan Kotatua Jakarta. Museum ini dikelola oleh Bank Mandiri, berdasarkan keputusan Direksi tertanggal 7 September 2003.

Museum Bank Mandiri menempati area seluas 10.039 meter persegi. Pada awalnya difungsikan untuk aktivitas perbankan dan kantor perdagangan dengan fokus pada sektor perkebunan. Gedungnya dirancang oleh arsitek Belanda, J.J.J de Bruyn AP, sedangkan arsitek pelaksananya adalah Cornelis van der Linde dan A.P. Smith. Pada 3 Oktober 1929 gedung mulai dibangun oleh kontraktor NV Nedam dan diresmikan pembukaannya pada 14 Januari 1933 sebagai gedung Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) atau Factorij Batavia.

NHM dinasionalisasi pada 1960 menjadi kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) Urusan Ekspor Impor. Bersamaan dengan lahirnya Bank Ekspor Impor Indonesia pada 31 Desember 1968, gedung tersebut pun beralih menjadi kantor pusat Bank Export Import (Bank Exim). Setelah Bank Exim melakukan merger bersama Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) jadilah Bank Mandiri (1999). Otomatis gedung tersebut menjadi aset Bank Mandiri, yang merupakan Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.475 tahun 1993.

Berangkat dari rangkaian sejarah bank pendahulu maupun bank-bank merger, maka diperlukan upaya untuk menjaga agar rangkaian sejarah tersebut tidak terputus. Inilah yang melatarbelakangi pendirian sebuah museum perbankan. Bank Mandiri mendirikan sebuah museum perbankan yang memelihara dan merawat tinggalan budaya materi bank-bank pendahulunya. Koleksi tersebut diharapkan bermanfaat untuk mengenang kembali nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya, juga sebagai pemicu kemajuan dunia perbankan nasional pada umumnya dan Bank Mandiri khususnya. Gagasan tersebut di atas menjadi pertimbangan Manajemen Bank Mandiri dalam merencanakan sebuah museum yang menyajikan sejarah perkembangan terbentuknya Bank Mandiri.

Koleksi yang dimiliki Museum Bank Mandiri berasal dari dalam dan luar Bank Mandiri. Koleksi yang berasal dari Bank Mandiri di antaranya berasal dari kantor Pusat Bank Mandiri, Kantor Cabang, Wisma, Learning Center, serta Arsip Bank Mandiri. Sementara koleksi dari luar berasal dari hibah pensiunan BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo. Juga diperoleh melalui pertukaran dengan Historical Archives ABN AMRO dan KITLV di Belanda.

Materi koleksi di Museum Bank Mandiri terdiri atas jenis perlengkapan operasional bank, surat berharga, numismatik, buku tabungan, dan jenis koleksi lainnya, seperti perlengkapan pendukung operasional bank dan bahan pustaka. Koleksi perlengkapan operasional bank tempo dulu yang unik, antara lain peti uang, mesin hitung uang mekanik, kalkulator, mesin pembukuan, mesin cetak, alat pres bendel, seal press, brankas, safe deposit box, dan anak kunci lemari maupun aneka surat berharga seperti bilyet deposito, sertifikat deposito, cek, obligasi, dan saham. Ornamen bangunan serta interior dan furnitur asli dari gedung museum yang merupakan benda cagar budaya, juga merupakan bagian dari koleksi museum.

Adapun koleksi pendukung operasional lainnya adalah sarana promosi, komunikasi, ekspedisi, kesekretariatan, seragam pegawai dan perlengkapannya, peralatan teknologi informasi, komponen bangunan dari miniatur gedung kantor, serta perlengkapan keamanan dan rumah tangga. Sesuai kurun waktunya, koleksi Museum Bank Mandiri dapat dikelompokkan berdasarkan periode bank-bank pendahulu mulai tahun 1826-1960 dengan koleksi berasal dari masa NHM, Escomptobank, NIHB, dan BIN. Berikutnya periode bank-bank bergabung tahun 1960–1998 masa BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo, serta periode awal merger Bank Mandiri sampai dengan go public tahun 1999-2003.

3.4.5 Museum Polisi Republik Indonesia
Museum Polri berlokasi di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di dalam museum ini tertuang kisah perjalanan Polri dari zaman kemerdekaan, masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia hingga terpisah dari ABRI, dan menuju Polri mandiri dan profesional.

Ide pembangunan Museum Polri dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dengan tujuan melestarikan nilai-nilai kesejarahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pewarisannya kepada generasi mendatang. Museum ini diresmikan tanggal 29 Juni 2009.

Museum ini terdiri atas tiga lantai. Di lantai pertama terdapat hall of fame, yang ditujukan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh pemimpin kepolisian Indonesia, nilai-nilai organisasi, serta tradisi kepemimpinan. Ruangan lain yang ada di lantai satu adalah Ruang Sejarah serta Ruang Koleksi dan Peristiwa.

Di lantai dua terdapat Ruang Kepahlawanan, Ruang Simbol Kepolisian, uang kesatuan, Ruang Penegakan Hukum serta Ruang Labfor dan Identifikasi. Di lantai ini pula terdapat Kid’s Corner tempat banyak permainan interaktif untuk pengunjung anak-anak. Di ruangan ini, anak-anak diberikan informasi tentang fungsi dan tugas seorang polisi di dalam masyarakat dengan cara yang mengasyikkan. Di lantai tiga terdapat ruang audio visual, ruang pameran temporer dan perpustakaan.

3.4.6 Museum Seni Neka Bali
Museum Seni Neka dikatakan sebagai tempat terbaik untuk mempelajari perkembangan seni lukis di Bali. Tempat ini sebelumnya dikenal sebagai Museum Neka, terletak di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali 80571. Pendiri dan pemiliknya adalah Pande Wayan Suteja Neka, atau lebih dikenal sebagai Suteja Neka, seorang penikmat seni.

Suteja Neka mulai mengumpulkan lukisan berkualitas tinggi ketika bersahabat dengan seniman Belanda Rudolf Bonnet (1895 – 1978) dan Arie Smith (lahir 1916). Museum ini resmi dibuka pada 7 Juli 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada saat itu , Dr Daoed Joesoef.

Museum Seni Neka telah mencapai standar sebagai museum internasional. Pada bulan Juli 1997, Museum ini berdiri di atas tanah seluas 9.150 meter persegi, Koleksinya terus bertambah hingga lebih dari 300 buah.

Koleksi Museum Seni Neka dipamerkan di dalam beberapa bangunan berarsitektur Bali. Bangunan utama digunakan untuk menampilkan koleksi tetap yang sudah didaftarkan pada pemerintah. Gedung lain digunakan untuk pameran-pameran yang bersifat sementara. Salah satu koleksi Museum ini adalah lukisan karya seniman lokal yang sangat dipengaruhi oleh seni wayang kulit. Selain itu ada pula koleksi lukisan dari seniman muda yang belajar di berbagai sekolah seni. Museum Seni Neka juga memiliki koleksi lukisan dari seniman-seniman luar Bali, antara lain karya-karya Abdul Aziz, Affandi, dan Aton Kustia Wijaya. Semua lukisan disimpan di ruangan yang bernama Seni Kontemporer Indonesia.

Koleksi dari Museum Seni Neka antara lain
• Lukisan Wayang Gaya Klasik
• Transisi Gaya Lukisan Bali Peralihan
• Lukisan Gaya Ubud
• Lukisan Gaya Batuan
• Karya Seni Arie Smit
• Lukisan Gaya Seniman Muda
• Lukisan Kontemporer Bali
• Karya Seni I Gusti Nyoman Lempad
• Karya Seni Indonesia Kontemporer
• Karya Seni Artis Luar Negeri

(Lihat Bagian 4)

About these ads

Responses

  1. […] (Lihat Bagian 3) […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.569 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: