Oleh: museumku | 12 Januari 2012

Sejarah Permuseuman di Indonesia (Bagian 2)

Judul: Sejarah Permuseuman di Indonesia

Tim Penulis: Agus Aris Munandar, Andini Perdana, Andriyati Rahayu, Annissa Maulina Gultom, Djulianto Susantio, Luthfi Asiarto, Nunus Supardi, R. Tjahjopurnomo, dan Yunus Arbi

Penata Letak: Sukasno

Penerbit: Direktorat Permuseuman

Cetakan: I

Tahun: 2011

Akhir Desember 2011, Direktorat Permuseuman menerbitkan buku Sejarah Permuseuman di Indonesia. Diharapkan buku ini bermanfaat untuk kalangan museum, mahasiswa, dan masyarakat awam. Selain dalam bentuk cetak, seluruh materi buku akan dimuat dalam blog ini. Selamat membaca.

BAB II
Museum-museum Masa Prakemerdekaan


2.1 Kedatangan Bangsa Barat dan Jepang

Keberadaan wilayah Nusantara di persilangan antara negara-negara Barat dan Timur, Selatan dan Utara telah menjadi “titik temu” hubungan antarbangsa. Diawali dengan pertemuan bangsa-bangsa tetangga di benua Asia seperti India, Thailand, Arab, Persi, dan Cina. Disusul oleh kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis, dari Barat. Tahun 1942 bangsa Jepang datang menggantikan penjajah Belanda. Pertemuan antarbangsa itu telah meninggalkan jejak dalam berbagai aspek kehidupan yang masih dapat ditelusuri sejarahnya.

Kedatangan bangsa Barat di bumi Nusantara yang pada awalnya untuk berdagang, akhirnya berubah jadi menjajah. Mata dagang yang terkenal saat itu adalah rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Komoditi ini paling dicari bangsa Eropa sehingga di kalangan mereka disebutnya sebagai mata dagang “gold and spices”. Dua komoditi itu menjadi rebutan. Emas (gold) dibeli dari Afrika, rempah-rempah dari “Indias” dan dari suatu tempat yang mereka sebut “as ilhas de cravo” yang mengandung makna ”rempah-rempah yang tempatnya menjadi sasaran penjelajahan lautan” . Ini berarti, mata dagang ”rempah-rempah” dalam bentuk cengkeh dan pala yang terkenal itu, belum diketahui tempat asal yang sebenarnya. Bangsa Barat mendapatkan barang-barang itu dari pedagang Cina yang selama berabad-abad memang merahasiakan, sebelum mereka datang dan mengetahui bahwa barang itu berasal dari Kepulauan Maluku. Dengan cara demikian eksportir cengkeh dimonopoli oleh Cina dan Sri Lanka .

Persaingan dagang antara Portugis, Spanyol, dan Belanda di wilayah Nusantara berlangsung sejak tahun 1500-an. Armada dagang Portugis mendarat pertama kali di Maluku (1511). Setelah dua tahun kedatangannya, Sultan Ternate memberikan hak monopoli kepada Portugis. Tetapi setelah mendarat kapal dagang Spanyol (1521) di Maluku, hak monopoli dipindahkan ke Spanyol karena negara ini berani membayar harga cengkeh dua kali lipat dari pedagang Portugis. Selanjutnya, tahun 1601 Portugis dikalahkan Belanda dan tahun 1603 Spanyol meninggalkan Maluku .

Dengan kepergian Portugis dan Spanyol, Belanda berhasil memonopoli perdagangan tidak hanya wilayah Maluku tetapi mencakup seluruh Nusantara. Sesuai dengan sifat dagang, Belanda dengan segala cara dan strategi berupaya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan untung besar itu ada dua acara. Pertama, mampu bersaing dengan pedagang lain, atau menjadi pedagang tunggal alias memonopoli. Dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya komoditi rempah-rempah yang dimonopoli tetapi juga berbagai tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Untuk menyatukan beberapa perusahaan Belanda yang saling bersaing didirikanlah Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau “Persekutuan Dagang Hindia Timur” pada 20 Maret 1602 dengan akte pendirian dari Staaten General (Parlemen Belanda).

Perkumpulan dagang VOC ternyata memiliki hak berdagang yang amat luas, tidak hanya wilayah Nusantara tetapi mulai dari Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk pulau-pulau Selatan Pasifik, Kepulauan Jepang, Sri Lanka, dan Cina Selatan. VOC juga diberi kewenangan membentuk angkatan perang, mengawasi para raja dari wilayah kegiatannya, menyatakan perang, menerima perdamaian, membuat perjanjian, serta memaksa raja tunduk kepada VOC. Selain itu juga kewenangan untuk membuat Undang-Undang, Peraturan, serta membentuk Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Kehadiran bangsa Belanda di wilayah Nusantara dengan seperangkat kewenangan itu telah meninggalkan pengaruh besar di bidang kebudayaan. Pengaruh itu ada yang masuk secara alami tetapi tidak sedikit yang dengan tekanan terhadap segala unsur budaya bangsa. Sisa-sisa pengaruh itu hingga kini masih ada, baik terhadap tinggalan berupa benda budaya (tangible cultural aspect), budaya yang bersifat nonfisik atau tak benda (intangible cultural aspect), hasil penelitian, perlindungan, pengembangan maupun tinggalan dalam bentuk kelembagaan kebudayaan.

Salah satu contoh pengaruh yang berlangsung dalam bentuk tekanan itu dapat dilihat dari pembuatan surat perjanjian (Perjanjian Gianti) yang mengatur wilayah kekuasaan antara pihak Belanda dengan raja Paku Buwono VII dari Surakarta. Perjanjian itu membawa pengaruh besar terhadap tata pemerintahan di Jawa dan selanjutnya berdampak terhadap tata budaya Jawa. Akibat dari penandatanganan perjanjian itu, menurut sejarahwan Darsiti Soeratman, menyebabkan terjadinya kemerosotan kekuasaan dan pemerintahan keraton Surakarta selama satu abad. Penandatanganan perjanjian itu membuktikan posisi raja sebagai pemegang kekuasaan menjadi lemah ketika menghadapi Pemerintah Hindia Belanda.

Sebaliknya, posisi Pemerintah Hindia Belanda sangat menentukan dalam kehidupan pemerintahan kerajaan. Merosotnya kekuasaan dalam bidang politik ini membawa pengaruh terhadap kedudukan sosial raja. Intervensi terhadap bidang itu semakin mendalam dan terus berjalan selama pemerintahan para penggantinya, dan akhirnya pada pemerintahan PB X kekuasaan dalam bidang pengadilan sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (1903). Akibat dari kebijakan Belanda itu Sunan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada kemegahan dengan menyelenggarakan upacara dan pesta di keraton secara besar-besaran yang cenderung meniru budaya Belanda. Di samping itu, tindakan PB X dengan sangat sering bepergian ke luar daerah, menampakkan diri di muka umum, mendatangi tokoh-tokoh daerah, hanyalah merupakan suatu usaha untuk menunjukkan wibawa dan kebesarannya.

Kenyataan seperti itu tidak hanya terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. Hampir di seluruh kerajaan atau kesultanan, kekuasaannya dilemahkan dengan memberlakukan perjanjian dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan pengekalan penjajahan. Tidak aneh bila kehidupan rakyat menjadi sengsara, sebaliknya kehidupan pihak penjajah penuh dengan kemewahan. Politik diskriminasi diterapkan dengan ketat sehingga kehidupan masyarakat pribumi ditindas dalam segala hal. Orang bumiputra mendapatkan berbagai macam sebutan, seperti pribumi, nonpribumi, dan indander, dihadapkan dengan sebutan indo, asing, dan Timur asing yang memang dengan sengaja dikembangkan sebagai bagian dari politik pembagian kelas antara penduduk asli dan pendatang, dalam hal ini kaum penjajah atau bangsa asing lainnya.

Masyarakat dibagi menjadi tiga kelas. Masyarakat kulit putih (Eropa) menempati posisi paling terhormat. Yang menduduki posisi terhormat kedua adalah masyarakat Timur Asing, yakni orang-orang yang berkebangsaan non-Eropa seperti Cina dan India. Kelas ketiga justru ditempati oleh masyarakat pribumi yang secara turun-temurun dan berabad-abad mendiami wilayah Nusantara. Bentuk kebijakan seperti itu memberikan pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat dan perkembangan kebudayaan bangsa. Bila ada kaum pribumi yang ”terpilih” mendapat kesempatan boleh mengikuti pendidikan, kaum pribumi itu dididik menjadi kebarat-baratan, sehingga tercabut dari akar kebudayaannya. Bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa pengantar, mengakibatkan bahasa lokal terpinggirkan. Dalam bidang kesenian, penyajian seni tradisional digantikan oleh kesenian Barat: bidang seni rupa, seni musik, seni suara, dan seni pertunjukan. Di bidang seni bangunan (arsitektur) banyak berdiri bangunan dengan gaya “kolonial” atau menurut Djoko Sukiman disebut gaya “Indis” .

Memasuki abad ke-18 pemerintahan masa VOC/Hindia Belanda yang berpusat di Batavia mulai menaruh perhatian terhadap upaya pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah Nederlandsch-Indie. Perhatian itu antara lain dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga kebudayaan di berbagai daerah. Perhatian pemerintah Belanda terhadap kebudayaan dengan membentuk lembaga-lembaga itu dapat dinilai sebagai sumbangan yang besar dalam menelusuri jejak perjalanan sejarah kebudayaan bangsa.

Lembaga kebudayaan yang berdiri pada masa itu antara lain: (1) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW), 1778; (2) Instituut voor de Javaansche Taal, 1832; (3) Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde (Perhimpunan Kepurbakalaan, Negeri, Bahasa dan Ilmu Banga-Bangsa) di Jogyakarta, 1886; (4) s’Landarchief (Lembaga Arsip), 1892; (5) Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera, 1901; (6) Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur, yang kemudian tahun 1917 berubah menjadi Volklectuur (Balai Pustaka), 1908; (7) gedung pertunjukan seni Schouwburg, 1911; (8) Oudheidkundige Dienst (OD) van Nederlandsch-Indie (Lembaga Purbakala), 1913; (9) Bataviaasch Kunstkring (Lingkaran Seni Batavia), 1914; (10) Vereeniging tot bevordering van het Bibliotheekwezen in Nederlandsch Indie (Perhimpunan untuk Memajukan Kehidupan Perpustakaan), 1916; (11) Java-Instituut, 1919; dan (12) Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit (Perhimpunan Kepurbakalaan Madjapahit), 1924.

Selain lembaga-lembaga kebudayaan di atas, pemerintah Belanda juga telah mendirikan berbagai museum di berbagai daerah. Lembaga-lembaga museum itu setelah Indonesia merdeka menjadi modal dasar pengembangan museum di Indonesia. Lembaga museum yang didirikan antara lain: (1) Museum van het BGKW, 1778; (2) Museum Radya Pustaka, 1890; (3) Museum Zoologi Bogor, 1894; (4) Museum Zoologi Bukittinggi, 1894; (5) Museum Mojokerto, 1912; (6) Museum Rumoh Aceh, 1915; (7) Museum Mangkunegoro Surakarta, 1918; (8) Museum Trowulan, 1926; (9) Museum Gedong Kirtya Singaraja, 1928; (10) Museum Geologi Bandung, 1929; (11) Museum Bali Denpasar, 1932; (12) Museum Rumah Adat Banjuang Bukittinggi, 1933; (13) Museum Stedelijk Historisch Surabaya, 1933; (14) Museum Sonobudoyo Yogyakarta, 1935; (15) Museum Simalungun Sumatera Utara, 1938; (16) Museum Kota Batavia Lama (Oud Bataviasch Museum), 1939.

Pada masa pemerintahan kolonial Inggris (1811-1816) dapat dikatakan kebijakan di bidang kebudayaan tidak jauh berbeda dengan pemerintah Belanda. Tradisi keilmuan yang telah berkembang di bangsa-bangsa Eropa oleh Gubernur Jenderal T.S. Raffles dilanjutkan dan dikembangkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti nomenklatur BGKW menjadi Literary Society. Posisi lembaga Literary Society di pemerintahan berada di bawah Letnan Gubernur Jawa (Lieutenant Governor of Java), yang dijabat oleh Raffles. Misi lembaga ini dititikberatkan pada upaya melakukan penelitian, pencatatan, dan pemeliharaan kebudayaan untuk penyusunan buku sejarah. Lahirlah buku sejarah yang terkenal, History of Java, yang oleh John Bastin dan Bea Brommer disebut sebagai “mahakarya” yang berisi topografi Jawa yang benar-benar penting . Pada masa Raffles, beberapa ahli mendapat tugas melakukan penggambaran, pencatatan, dan penelitian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Inggris adalah memindahkan kantor BGKW dari Jalan Pintu Besar Selatan ke Jalan Majapahit, dekat gedung Societeit Harmonie (1815). Selama memerintah, Inggris tidak membangun museum kecuali hanya memindahkan kantor BGKW. Dalam bekerja Raffles telah memanfaatkan bantuan orang bumiputra sebagai nara sumber. Setelah Inggris menyerahkan eks Hindia Belanda kepada Belanda sesuai Konvensi London 1814, kebijakan pengurusan kebudayaan yang telah diletakkan oleh Raffles dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Prof. C.G.C. Reinward yang datang ke Jawa tahun 1816, selain diserahi tugas di bidang kesenian dan pengetahuan (kunst en wetenschappen), juga di bidang kepurbakalaan (oudheiden).

Berbeda dengan kedatangan bangsa Barat, Jepang sebagai bangsa dan negara di benua Asia, datang dengan cita-cita membangun imperium di benua Asia menjadi Asia Timur Raya. Bangsa Barat yang menjajah di negara-negara Asia dipukul mundur oleh Jepang. Politik penjajahan yang diterapkan oleh Jepang memang sangat keras. Dalam tempo tiga setengah tahun rakyat Indonesia dibuat sangat menderita baik fisik maupun batin. Rakyat dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Pemuda-pemuda dipaksa menjadi tentara, dilatih dengan disiplin yang keras. Tidak sedikit rakyat yang meninggal karena dihukum, dipaksa perang dan kerja rodi, sakit dan kelaparan. Tetapi dari balik segala penderitaan itu terselip suatu nilai positif bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Jepang “secara tidak langsung lebih membantu mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa, drama, musik, seni rupa” . Di mata Sanoesi Pane tentara Dai Nippon “sanggup mengenyahkan imperialis Belanda dan kita sekarang dapat kesempatan memperbaiki taman kebudayaan kita kembali” . Sikap pemerintah Jepang yang anti kebudayaan Barat telah menjadi pelajaran berharga dalam mengubah pola pikir rakyat Indonesia dari bangsa kuli, jongos, dan inlander menjadi bangsa yang memiliki rasa percaya diri dan berani. Bangsa yang memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan kebudayaannya, bangkit menegakkan harkat dan martabatnya.

Salah satu departemen yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang adalah Sendenbu, yakni departemen yang mengurus Urusan Propaganda. Di dalam departemen ini dibentuk lagi organisasi-organisasi (Domei) yang berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya, yaitu: (1) Hoso Kanri Kyoku atau Jawatan Radio, dibentuk Oktober 1942; (2) Jawa Shinbunkai yang mengurus persuratkabaran, dibentuk Desember 1942; (3) Eiga Haikyusha yang mengurus Pengedar Film, dibentuk Desember 1942; dan (4) Keimin Bunka Sidosho atau Pusat Kebudayaan, dibentuk April 1943.

Selanjutnya, Keimin Bunka Sidosho dibagi ke dalam bidang-bidang berserta pimpinannya. Sesuai kebijakan yang telah digariskan bahwa perlu diusahakan agar kedatangan Jepang mendapatkan dukungan rakyat, maka pimpinan bidang-bidang dalam organisasi Keimin Bunka Sidosho didamping oleh orang bumiputra. Bidang-bidang yang ada dalam Keimin Bunka Sidosho adalah: (1) Bagian Kesusastraan, dipimpin Rintaro Tekada, pendampingnya Armijn Pane dan Usmar Ismail; (2) Bagian Lukisan dan Ukiran dipimpin T. Kono, tanpa ada pendamping; (3) Bidang Musik dipimpin oleh N. Iida, dengan pendamping Cornel Simandjuntak; (4) Bidang Sandiwara dan Tari menari, dipimpin K. Yasuda, pendamping tidak ada; (5) Bidang Film, dipimpin oleh Soitji Oja yang merangkap sebagai Ketua Keimin Bunka Sidosho.

Antara pemerintah kolonial Belanda dan Inggris dengan pemerintah Jepang mempunyai kesamaan dan perbedaan kebijakan dalam menjalin kerja sama dengan kaum bumiputra. Dalam menjalankan pemerintahannya Belanda juga memerlukan dukungan kaum bumiputra, tetapi hanya untuk jabatan-jabatan yang menengah dan rendah. Inggris menggunakan pendekatan politik kerja sama dengan pemerintah kerajaan dan masyarakat yang lebih lunak dibandingkan dengan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda jabatan tinggi hanya diduduki oleh orang-orang Belanda. Kebijakan itu ditempuh karena selain untuk mendapatkan simpati, gaji untuk tenaga bumiputra dibayar rendah. Pemerintah Jepang juga memerlukan dukungan dan simpati dari kaum bumiputra tetapi kaum bumiputra dapat mengisi jabatan-jabatan tinggi, seperti tersebut di atas.

Keimin Bunka Sidosho dibentuk dengan tujuan untuk membangunkan dan memimpin kebudayaan, terutama berusaha memelihara kesenian klasik dan kesenian asli Indonesia, di samping untuk menanam dan menyebarkan kesenian Nippon. Selain itu, untuk mendidik dan melatih para ahli kesenian di segala lapangan, serta menghargai dan menghadiahi pekerjaan ahli kesenian yang utama. Keimin Bunka Sidosho juga mengusahakan agar nantinya mereka dapat diutus ke Nippon. Dengan penetapan kebijakan dan tujuan seperti itu dinilai kebudayaan dapat dijadikan media dalam mengambil simpati rakyat untuk mendukung kehadirannya di Indonesia.

Sementara itu, mengenai perhatian pemerintah Jepang terhadap bidang museum dan kepurbakalaan tidak begitu besar dibandingkan dengan bidang seni (rupa, sastra, musik, tari, drama dan film) tradisi dan bahasa. Bidang-bidang itu dinilai memiliki nilai strategis bagi upaya melakukan propaganda. Tidak demikian halnya dengan bidang permuseuman dan kepurbakalaan, tidak memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk propaganda. Tetapi ada satu hal menarik dari sikap penjajah Jepang yang berbeda dengan sikap penjajah Belanda dan Inggris. Meskipun selama menjajah Jepang dinilai telah merampas harta benda masyarakat, tetapi terhadap berbagai koleksi yang disimpan di beberapa museum yang memiliki nilai historis dan ekonomis yang tinggi justru pemerintah Jepang tidak mau mengambil, bahkan sebaliknya membela keselamatannya.

Sebelum Jepang datang ke Batavia, banyak koleksi museum dibawa ke rumah perseorangan untuk diselamatkan oleh pengurus BGKW. Mereka khawatir penjajah Jepang menjarah koleksi yang telah dikumpulkan itu. Benda-benda itu kemudian dijaga oleh para petugas museum. Keberadaan benda koleksi itu sempat kocar-kacir, dan bahkan ada yang jatuh ke tangan orang Cina untuk dipajang di rumah masing-masing. Setelah Jepang benar-benar masuk Batavia, pengurus BGKW termasuk orang-orang yang menyimpan benda koleksi ditangkap dan diinternir. Pemerintah Jepang memerintahkan agar benda-benda koleksi dicari dan dikembalikan ke museum, termasuk yang berada di tangan beberapa orang Cina.

Selain untuk pengamanan benda-benda koleksi oleh perseorangan, pihak Belanda juga telah menyusun rencana untuk membawa harta museum BGKW ke Australia. Terlebih dulu benda-benda berharga itu akan dibawa ke Bandung, kemudian kalau keadaan memaksa akan dibawa ke Cilacap dan dari sana akan diberangkatkan ke Australia. Benda-benda tersebut dipak dalam peti-peti, diberangkatkan ke Bandung pada Agustus 1942 dan dititipkan kepada de Javasche Bank. Tetapi pada November, Kinoshita, yang diberi tugas memimpin museum oleh pemerintah Jepang, meminta kembali benda-benda tersebut. Ketika tiba kembali di museum seorang petugas bernama Naiman diminta meneliti apakah ada benda yang palsu atau tidak. Berkat ketelitian dan ketajaman ingatan, benda-benda tersebut dinyatakan masih sama seperti dulu.

Di bidang kepurbakalaan, menurut Soekmono, pemerintah Jepang telah memberikan pelajaran yang sangat berguna. Seorang pembesar Jepang di Magelang yang mengetahui bahwa di belakang timbunan batu-batu yang mengelilingi kaki Candi Borobudur terdapat sejumlah relief yang melukiskan adegan-adegan Karmawibhangga, telah membongkar tumpukan batu-batu di sisi Tenggara. Pekerjaan itu dilakukan secara ceroboh, asal bongkar saja, sehingga batu-batu bongkaran itu tidak dapat dikembalikan ke posisi semula.

Uraian di atas memberikan gambaran tentang tujuan dan misi pembentukan Keimin Bunka Sidosho sebagai lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masalah-masalah kebudayaan selama pemerintahan militer Jepang. Selain melakukan usaha-usaha itu, lembaga ini juga menerbitkan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi pemberitaan-pemberitaan yang dianggap menyimpang dari kebijakan pemerintahan militer. Selama memerintah, Jepang tidak membangun museum kecuali menyelamatkan koleksi Museum van het BGKW.


2.2 Museum Masa Kolonial

Selain sebagai pusat pemerintahan Batavia juga menjadi tempat berkumpul kalangan elit, seperti ilmuwan dan tokoh politik. Mereka mulai mempunyai perhatian terhadap upaya penelitian, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia dulu (Nederlandsch-Indie), melalui beberapa kelembagaan. Mereka mendirikan lembaga bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Lembaga Kesenian dan Pengetahuan Batavia) pada 24 April 1778 dan direstui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Reinier de Klerk. Berdirinya lembaga swasta ini dirintis Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (ketua Raad van Indie). Setelah lembaga ini berjalan selama 84 tahun, pada 1862 mulai dirintis berdirinya gedung museum yang diberi nama Museum van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Berdirinya museum ini telah menggerakkan berdirinya museum-museum lain di berbagai daerah. Setelah Indonesia merdeka museum-museum itu telah menjadi modal untuk melanjutkan keberadaannya.

Perlu dicatat bahwa pada abad ke-17 ada sebuah nama yang dianggap pelopor pendirian museum, yakni Georg Eberhard Rumpf (1628-1702) atau Rumphius. Dia seorang naturalis kelahiran Jerman, yang bekerja untuk VOC. Rumphius bermukim di Ambon pada 1653-1702. Selama di daerah itu, ia memanfaatkan waktunya untuk menulis Ambonsche Landbeschrijving, yang juga antara lain memberikan gambaran tentang sejarah atau hikayat kesultanan di daerah Maluku, di samping penulisan mengenai keberadaan kepulauan, kependudukan, dan lain sebagainya. Rumphius telah memberikan pengetahuan tentang hasil penelitiannya terhadap jenis-jenis tumbuhan dari Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Hasil karyanya itu baru diterbitkan setelah ia meninggal dunia, yaitu D’Ambonsche Rariteitkamer (1705), dan dua jilid pertama dari Herbarium Amboinense atau Het Amboinsche Kruidboek yang terdiri atas enam jilid (1741) dan jilid terakhir tahun 175015.

Sayang bangunan milik Rumphius yang dapat dikatakan museum tertua di Nusantara itu, tidak diketahui jejaknya lagi. Diperkirakan pada mulanya bangunan tersebut rusak karena gempa bumi (1674). Pada 1687 di Ambon terjadi kebakaran hebat. Bangunan milik Rumphius kembali menjadi korban. Api menghanguskan gambar-gambar untuk bukunya tentang tumbuhan, menghanguskan konsep naskah tentang kerang, serta menghanguskan koleksi tumbuhan dan kerang. Bangunan dan berbagai koleksi yang dikumpulkan Rumphius lebih dari 15 tahun ikut musnah.

Berikut ini gambaran singkat beberapa museum prakemerdekaan yang berada di Jawa, Bali, dan Sumatera.


2.2.1 Museum van het BGKW, Batavia

Keberadaan museum ini tidak dapat dipisakan dari sejarah berdirinya BGKW. Tempat kedudukan, waktu pendirian, dan tujuan BGKW dinyatakan dalam Statuten16 Pasal 1 sampai 3. Lembaga ini berkedudukan di Batavia. Tujuan pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ialah ”Memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya”. Slogannya berbunyi “Ten Nutte van het Algemeen” atau “Untuk Kepentingan Masyarakat Umum”.

Dalam Pasal 3 Statuten dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya ialah: (1) memelihara museum termasuk perpustakaan; (2) mengusahakan majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya di samping pengumpulan hasil penulisan dari BGKW sendiri; (3) mengadakan dan mengembangkan penelitian di samping memberikan penerangan dan kerja sama dengan semua yang melakukan studi sesuai dengan lingkungan studi BGKW; dan (4) memperbanyak penerangan bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Semakin lama benda koleksi arkeologi dan etnografi itu semakin banyak. Koleksi itu tidak hanya berasal dari usaha pengumpulan oleh BGKW tetapi juga milik para kolektor dan cendekiawan yang disatukan di lembaga ini. Benda-benda koleksi museum semakin banyak dan gedung di Jalan Majapahit itu sudah tidak memadai. Dimulailah rintisan pendirian gedung museum pada 1862 dengan membuat rancangan sebuah gedung museum baru. Lokasi yang dipilih adalah tanah bekas lapangan dan kandang kuda Perkumpulan Penggemar Kuda “Batavia Wedloop Societeit” yang didirikan oleh Gubernur Jendral Van der Capellen (1825), di Koningsplein West atau Jalan Merdeka Barat No.12 sekarang. Sembilan puluh tahun sejak berdirinya BGKW gedung baru itu diresmikan, statusnya tetap di bawah BGKW dengan nama Museum van Het BGKW.

Kegiatan museum diatur di Pasal 19 yang meliputi: (1) perbukuan (boekreij); (2) himpunan etnografis; (3) himpunan kepurbakalaan; (4) himpunan prasejarah; (5) himpunan keramik; (6) himpunan musikologi; (7) himpunan numismatik, pening, dan cap; (8) himpunan naskah (handschriften) dan dapat diperluas dengan himpunan-himpunan lainnya atas keputusan Direksi BGKW. Yang menarik, dalam Pasal 20 Statuten dinyatakan bahwa semua benda yang telah menjadi himpunan museum atau BGKW tidak boleh dipinjamkan dengan cara apa pun kepada pihak ketiga dan anggota-anggota atau bukan anggota untuk dipakai atau disimpan, kecuali mengenai perbukuan dan himpunan naskah.

Pengenalan warisan budaya bangsa yang disimpan di Museum van Het BGKW tidak hanya untuk masyarakat dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Lembaga ini juga berjasa dalam menyebarluaskan informasi hasil penelitian ke berbagai lembaga ilmiah di berbagai benua dan juga memperkenalkan kebudayaan bumiputra melalui pameran internasional.

Koleksi Museum van Het Batavia dan beberapa museum lainnya mulai dikenalkan kepada masyarakat Eropa dengan mengikuti berbagai Pameran Internasional. Pameran pertama diselenggarakan tahun 1851, yaitu Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations di kota London, Inggris. Disusul tahun 1883, The International Colonial and Export Trade Exhibition, di Amsterdam, Belanda. Tahun 1889, pindah ke kota Paris, de l’Exposition Universelle de Paris. Tahun 1900, diselenggarakan Netherlandsche Gids op de Parijsche Tentoonstelling. Tahun 1910, di kota Brussels, Belgia diselenggarakan World Exhibition, dan berikutnya tahun 1931 diselenggarakan lagi Exposition Coloniale Internationale, di kota Bois de Vincennes, Prancis. Dalam pameran-pameran itu Museum van Het BGKW terlibat sebagai penyelenggara atas nama negara Belanda.

Dalam kelembagaan BGKW telah masuk tenaga ahli dan staf dari kalangan bumiputra yang menjadi perintis dalam penelitian kebudayaan setelah Indonesia merdeka. Bila dibandingkan keberadaan lembaga-lembaga BGKW dengan lembaga-lembaga kebudayaan (penelitian) masa sekarang, dapat disimpulkan adanya kecenderungan penurunan dalam berbagai hal: vitalitas, mentalitas, dan kualitas penelitian tidak hanya di bidang arkeologi.


2.2.2 Museum Radya Pustaka, Surakarta

Museum ini didirikan pada 1890, terutama menyimpan benda-benda dan naskah- naskah kuno dari daerah Kasunanan Surakarta. Pendirinya adalah seorang bumiputra sejati, K.P.A. Sosrodiningrat IV yang menjabat patih pada pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwono IX. Peristiwa ini menjadi catatan penting karena seorang bumiputra pertama dan seorang pejabat pemerintah (kerajaan) memiliki kesadaran tinggi tentang arti museum. Museum ini menyimpan berbagai koleksi R.T.H. Joyohadiningrat II, sang pemrakarsa berdirinya Perkumpulan Paheman Radya Pustaka.

Awalnya museum ini berada di salah satu ruang di kediaman K.P.A Sosrodiningrat IV di Kepatihan, yakni Panti Wibowo, sehingga museum ini bersifat pribadi (privat) dan swasta murni. Kemudian atas prakarsa Paku Buwana X, museum dipindahkan ke Loji Kadipolo pada 1 Januari 1913. Gedung Loji Kadipolo yang menjadi lokasi museum sekarang ini tanahnya dibeli oleh Sri Susuhunan Paku Buwono X dari seorang Belanda, Johannes Buselaar seharga 65 ribu gulden dengan akta noktaris 13/VII tahun 1877 nomor 10 tanah eigendom. Museum Radya Pustaka berstatus yayasan, yakni Yayasan Paheman Radyapustaka Surakarta dan dibentuk pada 1951. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh presidium, yang pertama tahun 1966 diketahui oleh Go Tik Swan (K.R.T. Harjonagoro.

Museum ini berjasa dalam menyelamatkan berbagai artefak, juga di bidang bahasa (Jawa). Setelah seminar yang dihadiri oleh utusan Keraton Surakarta, Yogyakarta, Pura Mangkunagaran, Pura Paku Alaman serta sejumlah hadirin pada 29 Desember 1922, lahir Ejaan Sriwedari, yaitu suatu kesepakatan dalam cara penulisan huruf Jawa. Hasil seminar ini kemudian ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda.

Paheman Radya Pustaka juga menerbitkan majalah bulanan berbahasa Jawa (Sasadara, Candrakanta, dan Nitibasa), menyelenggarakan kursus (dalang, gamelan, bahasa Kawi), dan mengadakan pagelaran (membuat wayang, mengukir kayu, membuat keris, dan membatik).


2.2.3 Museum Zoologi, Bogor

Pada Agustus 1894 Dr. J.C. Koningberger mendirikan Museum Zoologicum Bogoriensis (MZB), merupakan bagian dari ‘s Lands Plantentuin. Fungsi awalnya adalah laboratorium zoologi sebagai wadah penelitian bidang pertanian dan zoologi, dengan nama Landbouw Zoologisch Museum. Pembangunan gedung museum baru selesai akhir Agustus 1931. Tujuan pendirian museum ini adalah mengumpulkan dan memamerkan koleksi binatang-binatang yang telah diawetkan dari jenis mamalia, reptilia, serangga, burung, amfibia, ikan, dan moluska. Juga himpunan concyologia dari Jawa khususnya HindiaBelanda pada umumnya serta himpunan carcinaogia termasuk jenis kerang-kerang dari Kepulauan Indonesia.

Tugas dan kewajiban Museum Zoologi didasarkan pada Surat Keputusan Pemerintah tanggal 26 Januari 1908 No. 42 Departement van Landbouw (Departemen Pertanian) . Museum ini bergabung dengan Laboratorium di Bogor dan dengan Stasiun Perikanan (Visserij station) di Batavia.


2.2.4 Museum Zoologi, Bukittinggi

Museum ini didirikan bersamaan waktunya dengan pendirian Museum Zoologi Bogor, yaitu tahun 1894. Museum itu kini berada di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, di Jalan Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas. Taman ini dibangun pada 1900 oleh Contreleur Strom Van Govent. Pada 1929 dijadikan kebun binatang oleh Dr. J Hock dan sampai sekarang masih tetap berfungsi sebagai kebun binatang tertua di Indonesia.

Tujuan pendirian museum ini hampir sama dengan pendirian Museum Zoologi Bogor, yakni mengumpulkan dan memamerkan koleksi binatang-binatang yang telah diawetkan. Di tengah-tengah taman ini terdapat sebuah Museum Kebudayaan yang berbentuk Rumah Adat Minangkabau, dibangun pada 1935.


2.2.5 Museum Mojokerto, Mojokerto

Museum ini didirikan pada 1912 atas usul Bupati Mojokerto, R.A.A Kromojoyo Adinegoro. Ia adalah seorang pribumi yang mempunyai perhatian terhadap pendirian museum dan konservator benda-benda warisan budaya bangsanya, terutama terhadap peninggalan kebudayaan masa Indonesia-Hindu. Kromodjojo mendorong dilakukannya penelitian peninggalan baik dari daerah Trowulan khususnya maupun dari daerah Jawa Timur pada umumnya.

Pada 24 April 1924, R.A.A. Kromojoyo Adinegoro bekerja sama dengan Ir. Henry Maclaine Pont, seorang arsitek Belanda mendirikan Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit (OVM), yaitu sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. OVM menempati sebuah rumah di Situs Trowulan yang terletak di jalan raya jurusan Mojokerto-Jombang km 13, untuk menyimpan artefak-artefak yang diperoleh baik melalui penggalian, survei maupun penemuan secara tidak sengaja oleh penduduk setempat. Mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan, maka direncanakan untuk membangun sebuah museum. Museum itu baru terealisasi pada 1926, dikenal dengan nama Museum Trowulan. R.A.A. Kromojoyo Adinegoro juga tercatat sebagai anggota Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Sayang gedung museum yang amat bersejarah itu oleh Bupati Mojokerto di tahun 1996 “dipaksa” tukar guling dengan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Caranya, pihak Kantor Suaka menyerahkan lahan Museum Mojokerto untuk perluasan kantor Pemda dan selanjutnya pihak Pemda membangunkan perluasan kantor Suaka/Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Mojokerto. Suatu cara pertukaran yang sangat merugikan kepentingan sejarah, purbakala, dan permuseuman.


2.2.6 Museum Rumoh Aceh, Banda Aceh

Museum ini berawal dari sebuah bangunan yang dikenal dengan sebutan “Rumoh Aceh”, berupa rumah panggung tradisi Aceh. Rumah ini dibuat pada 1914, digunakan sebagai ruang pameran kebudayaan Aceh pada “Pameran Kolonial” (Colonial Exhibition) yang berlangsung di beberapa kota di Eropa, seperti Amsterdam, Paris, London, dan Brussel.

Pameran Kolonial pernah diselenggarakan di Semarang. Bangunan ini kemudian dibawa pulang ke Banda Aceh tahun 1915, ditempatkan pada lokasi sekarang. Oleh Gubernur Van Swart (Belanda) rumah itu dijadikan Museum Rumoh Aceh. Museum inilah yang menjadi modal dasar pembangunan Museum Negeri Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sekarang. Museum ini menjadi tempat menyimpan, merawat dan memamerkan koleksi benda-benda dari daerah bekas Kesultanan Aceh Darussalam dan benda budaya masyarakat Aceh.


2.2.7 Museum Puro Mangkunegaran, Surakarta

Didirikan pada 1918 oleh Mangkunegoro VII, perintis diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Jawa. Mangkunegoro VII juga menjadi salah seorang pendiri lembaga kebudayaan Java Instituut (1919) dan Museum Sonobudoyo di Yogyakarta (1935). Museum Mangkunegaran bertujuan melestarikan sejarah Pura Mangkunegaran yang tidak dapat dipisahkan dari kisah perjuangan R.M. Said atau Pangeran Sambernyawa antara tahun 1740-1757. R.M. Said yang kemudian bergelar K.G.P.A.A. Mangkunegoro I adalah pendiri Pura Mangkunegaran. Museum ini memamerkan berbagai benda koleksi milik Pura Mangunegaran, mulai dari Mangkunegoro I hingga sekarang.

Museum Mangkunegara berada di sebelah Utara Pringgitan, menempati salah satu bangunan dalam kompleks Pura Mangkunegaran. Di dalam museum ini juga tersimpan koleksi buku, termasuk buku-buku sastra. Koleksi itu ditempatkan di sebuah ruangan yang disebut “Rekso Pustaka” sebagai sumber ilmu pengetahuan yang berkembang di lingkungan Pura Mangkunegaran, dibangun oleh Mangkunegoro IV. Selain sebagai pendiri museum, menurut Takashi Shiraishi, seorang ahli sejarah Asia Tenggara dari Jepang, Mangkunegoro VII disebutnya sebagai “raja modern berbudi cerah”. Juga sebagai tokoh kunci dalam politik dan kebudayaan.


2.2.8 Museum Trowulan, Mojokerto

Pendirian museum ini diawali dengan berdirinya OVM oleh R.A.A. Kromojoyo Adinegoro, Bupati Mojokerto bekerja sama dengan seorang arsitek dan arkeolog, Ir.Henry Maclaine Pont. Tujuan dari perkumpulan ini adalah melakukan penelitian peninggalan situs bekas kerajaan Majapahit dan mencegah pencurian artefak dari situs Majapahit. Kantor OVM menempati sebuah rumah di situs Trowulan.

Untuk menyimpan dan merawat berbagai benda temuan, dibangun sebuah gudang. Karena benda koleksi semakin banyak dan timbul keinginan untuk memamerkan, maka direncanakanlah pembangunan museum. Berkat peran Bupati Kromojoyo Adinegoro keinginan itu akhirnya tercapai dengan diremikannya Museum Trowulan pada 1926 di dekat situs. Ketika Jepang datang pada 1942 Maclaine Pont ditawan, sehingga museum ditutup untuk umum.


2.2.9 Museum Gedong Kirtya, Singaraja

Museum Gedong Kirtya dibangun di Singaraja berkat kepedulian seorang berkebangsaan Belanda, L.J.J Caron. Suatu kali ia bertemu dengan para raja dan tokoh agama untuk berdiskusi mengenai kekayaan kesenian sastra (lontar) yang ada di Bali. Menurut Caron kekayaan seni ini sepatutnya dipelihara agar tidak rusak atau hilang sehingga memberikan kesempatan bagi generasi selanjutnya untuk mengetahui isi dari kesenian sastra (lontar) tersebut.

Museum ini bermula dari sebuah yayasan “Kirtya Lefrink – Van der Tuuk” (1928). Nama ini berasal dari Asisten Residen Belanda di Bali, F.A Lefrink. Pada waktu itu ia sangat tertarik dengan kebudayaan Bali. Dr. H.N Van der Tuuk adalah seorang sejarahwan, ia memberikan tanah dan bangunannya untuk digunakan sebagai museum. Gedung ini terletak di kompleks Sasana Budaya, yang merupakan istana tua Kerajaan Buleleng. Lokasi di Jalan Veteran, Singaraja. Pada masa itu, Singaraja merupakan ibu kota Sunda Kecil.

Kata “kirtya” diusulkan oleh I Gusti Putu Djelantik, Raja Buleleng ketika itu; kirtya berakar kata “kr”, menjadi “krtya”, sebuah kata dari bahasa Sansekerta yang mengandung “usaha” atau “jerih payah”. Dari hasil riset terhadap koleksi perpustakaan Kirtya ini, ratusan tesis magister dan disertasi doktoral telah lahir. Ribuan karya ilmiah mengalir. Yang paling monumental, telah lahir sebuah megaproyek kamus Jawa Kuna, dikerjakan puluhan tahun oleh Prof. P.J. Zoetmulder (salah satu peneliti terbesar sastra Jawa Kuna yang akrab dipanggil Romo Zoet). Setelah Romo Zoet berpulang, misi ini dilanjutkan oleh Prof. S.O. Robson. Awalnya hanya seri Jawa Kuna-Inggris, kini sudah tersedia terjemahan Jawa Kuna-Indonesia atas jerih payah Romo Dick Hartoko. Yayasan ini bertujuan melacak semua naskah yang ditulis dalam bahasa Jawa Kuno dan Pertengahan, berbahasa Bali, dan Sasak, sejauh masih terdapat di Bali dan Lombok. Naskah-naskah itu kebanyakan dimiliki oleh perorangan. Dengan demikian naskah-naskah tersebut dapat lebih mudah diakses para peminat.

Agar tujuan itu dapat dilaksanakan maka raja-raja setempat, para pendeta, dan orang-perorangan di daerah itu diminta untuk menyerahkan milik mereka untuk sementara waktu kepada Perpustakaan Kirtya. Di sana sebuah panitia terdiri atas 12 orang memutuskan naskah-naskah mana yang dianggap cukup berharga untuk disimpan dalam koleksi itu. Lontar-lontar itu disalin seteliti mungkin oleh sebuah kelompok, dengan bentuk huruf yang sama dan di atas bahan yang sama (daun lontar). Barulah kemudian lontar-lontar (pinjaman) itu dikembalikan kepada pemiliknya.


2.2.10 Museum Geologi, Bandung

Pada masa penjajahan Belanda keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara. Melalui hal ini, diharapkan perkembangan industri di Belanda dapat ditunjang. Maka pada 1850, dibentuklah Dienst van het Mijnwezen. Kelembagaan ini berganti nama menjadi Dienst van den Mijnbouw pada 1922, yang bertugas melakukan penyelidikan geologi dan sumber daya mineral.

Hasil penyelidikan yang berupa contoh-contoh batuan, mineral, fosil, laporan, dan peta memerlukan tempat untuk penganalisisan dan penyimpanan, sehingga pada 1928 Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di Rembrandt Straat Bandung. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologisch Laboratorium yang juga disebut Geologisch Museum.

Gedung Geologisch Laboratorium dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek Ir. Menalda van Schouwenburg. Pembangunannya memerlukan waktu 11 bulan dengan 300 pekerja. Dana yang dikeluarkan sebesar 400 Gulden. Peresmian gedung dilakukan pada 16 Mei 1929, menyambut penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik ke-4 (Fourth Pacific Science Congress) di Bandung pada 18-24 Mei 1929.

Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari JICA (Japan International Cooperation Agency). Dalam museum ini tersimpan materi-materi geologi, seperti fosil, batuan, dan mineral. Kesemuanya itu dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850 .


2.2.11 Museum Bali, Denpasar

Museum ini didirikan pada 1932, terletak di jantung kota Denpasar. Museum Bali dalam ruang lingkup mandala, pusat simbol kuasa dan spiritual. Sebelah timur berdampingan dengan lapangan Puputan Badung, bersebelahan dengan Pura Agung Jagat Natha.
Kisah bangunan ini cukup panjang. Bermula pada 1910, saat kapal Belanda KPM mendarat di Bali dan menurunkan turis. Sejak itu Bali mulai dikenal di mancanegara, sehingga mulai kedatangan banyak turis. Dampaknya ternyata adalah banyak barang sejarah dan prasejarah hilang atau diboyong oleh para pelancong itu. Melihat kondisi tersebut Mr. W.F.J Kroon, Asisten Residen Bali dan Lombok memerintahkan Mr. Curt Grundler untuk membuat tim perencanaan museum dengan arsitektur Bali. Museum Bali didirikan guna melestarikan peninggalan peninggalan kebudayaan dan sejarah yang ada di Bali.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari raja-raja Bali, di antaranya I Gusti Bagus Jelantik (Raja Karangasem), I Gusti Alit Ngurah (Bestruurder Penegara Badung), I Gusti Ketut Jelantik (Raja Buleleng), Raja Tabanan, serta unsur-unsur masyarakat dan seniman. Tim tersebut membangun museum dengan perpaduan antara arsitektur pura (tempat ibadah) dan puri (rumah bangsawan). Arsiteknya adalah I Gusti Gede Ketut Kandel dari banjar Abasan, I Gusti Ketut Rai dari banjar Belong, dan Curt Grundler dari Jerman. Dana dan material pembangunan disokong oleh raja Buleleng, Tabanan, Badung, dan Karangasem.


2.2.12 Museum Rumah Adat Baanjuang, Bukittinggi

Museum ini didirikan oleh seorang Belanda, Mr. Mondelar pada 1 Juli 1935. Museum Baanjuang terletak di Pasar Atas Bukittinggi, tepatnya di dalam komplek Benteng Fort De Kock. Bentuk bangunan berupa rumah tradisional yang memiliki anjuang kiri dan kanan. Hampir semua bahan bangunan masih terlihat ketradisionalannya yang kental, misalnya atap bangunan masih menggunakan ijuk, dinding terbuat dari kayu/bambu, serta berlantai kayu.

Museum ini didirikan dengan tujuan untuk menghimpun benda-benda sejarah dan budaya Tanah Minang. Dulunya museum ini bernama Museum Bundo Kanduang. Sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi No. 5 tahun 2005, maka berganti nama menjadi Museum Rumah Adat Baanjuang. Koleksi yang dipamerkan adalah kelompok etnografika, numismatika, binatang yang diawetkan, serta koleksi miniatur rumah gadang, surau, dan rumah makan..


2.2.13 Museum Stedelijk Historisch, Surabaya

Museum Stedelijk Historisch adalah cikal bakal Museum Mpu Tantular. Museum ini dirintis oleh seorang berkebangsaan Jerman, Godfried Hariowald Von Faber. Faber mulanya gemar mengoleksi foto tentang kehidupan dan gedung di Surabaya, ia mengumpulkannya sejak 1922. Karena kecintaannya dan keahliannya terhadap sejarah kota Surabaya, ia ditugasi oleh pemerintah Hindia Belanda menyusun buku tentang Surabaya. Akhirnya pada 1933 terbit buku Old Surabaya dan New Surabaya. Faber juga jatuh cinta pada tinggalan sejarah kebesaran kerajaan Majapahit. Cita-citanya itu baru terwujud tahun 1933. Museum dibuka secara resmi pada 25 Juni 1937.

Museum ini mengumpulkan koleksi yang berkaitan dengan sejarah berdirinya kota Surabaya. Awalnya lembaga ini hanya memamerkan koleksinya, dalam suatu ruang kecil di Readhuis Ketabang. Atas kemurahan hati seorang janda bernama Han Tjong King, museum dipindahkan ke Jalan Tegal Sari yang memiliki bangunan lebih luas. Seiring perjalanan waktu, masyarakat pemerhati museum berinisiatif untuk memindahkan museum ke lokasi yang lebih memadai, dan akhirnya dipindahkan ke bangunan di Jalan Pemuda No. 3, Surabaya.

Sepeninggal Von Faber pada 30 September 1955, museum tersebut terbengkalai. Baru pada 1 November 1974 diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diberi nama Museum Negeri Mpu Tantular. Pada 1975, lokasi museum dipindah ke Jalan Taman Mayangkara 6, Surabaya, yang peresmiannya dilakukan pada 12 Agustus 1977.


2.2.14 Museum Sonobudoyo, Yogyakarta

Museum ini didirikan pada 1935 untuk maksud tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan pengenalan koleksi benda-benda, termasuk naskah-naskah kuno dari daerah Yogyakarta dan dari daerah lain. Peran lembaga penelitian kebudayaan Jawa, Java Instituut, untuk pendirian museum ini sangat besar. Lembaga Java Instituut dibentuk berdasarkan rekomendasi Kongres Kebudayaan I (1918) yang digagas oleh Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII).

Pengurus Java Instituut kebanyakan cendekiawan bumiputra, antara lain Pangeran Prangwadono, Husein Jayadiningrat, Purbacaraka, Rajiman Wedyodiningrat, P.H. Hadinegoro, dan R. Sastrowijono, di samping cendekiawan Belanda seperti F.D.K Bosch, Th. Karsten, dan S. Koperberg. Enam belas tahun setelah berdiri, Java Instituut berhasil mengumpulkan benda budaya dari Sunda, Jawa, Madura, Bali, Palembang, dan lain-lain. Kemudian timbul gagasan untuk mendirikan museum, lahirlah Museum Sonobudoyo pada 6 November 1935, diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII, sekaligus menjadi pelindung museum.

Koleksi Museum Sonobudoyo merupakan terlengkap kedua setelah Museum Nasional. Pada zamannya, koleksi buku di perpustakaan museum sangat banyak. Berbagai buku langka masih tersimpan sampai kini. Dulu penerbitan bergengsi pernah dikeluarkan Java Instituut, yakni majalah Djawa. Namun majalah berbahasa Belanda ini terhenti penerbitannya bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Nederlandsch Indie.

Demikian pula dengan majalah Museum Sonobudoyo. Pada masa 1950-an dan 1960-an majalah ini sangat populer, namun tahun-tahun berikutnya mati karena ketiadaan dana. Semasa Java Instituut (1935-1941) Museum Sonobudoyo pernah beberapa kali menyelenggarakan pameran, yakni tosan aji, wayang, ukiran kayu, batik, kerajinan perak, dan lukisan anak.


2.2.15 Museum Simalungun, Sumatera Utara

Pada 14 Januari 1937 diadakan rapat Harungguan. Ketika itu hadir tujuh orang Raja Simalungun, kepala distrik, Tungkat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan setempat. Mereka menyetujui didirikannya sebuah museum di Pematang Siantar. Pembangunan museum dimulai pada 10 April 1939 dan selesai pada Desember 1939. Museum Simalungun menghabiskan biaya 1.650 gulden dan diresmikan pada 30 April 1940. Semula museum ini disebut Rumah Pusaka Simalungun.

Tujuan pembangunan museum adalah untuk menghimpun, memelihara, dan memperkenalkan berbagai koleksi benda budaya, termasuk naskah-naskah kuno dari daerah Batak, agar tidak lenyap ditelan zaman. Sejak 7 Juni 1955 museum dikelola Yayasan Museum Simalungun. Biaya perawatan dan pemeliharaannya diperoleh dari berbagai sumber, seperti sumbangan pengunjung, pemerintah Kabupaten Simalungun, dan Pemerintah Kota Pematangsiantar.


2.2.16 Museum Kota Batavia Lama (Oud Batavia Museum), Batavia

Museum ini disiapkan sejak 1937, menempati bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Jakarta Kota. Sebelum dijadikan museum, gedung ini semula adalah sebuah gereja bernama “de Oude Hollandsche Kerk“ yang dibangun tahun 1640. Tahun 1732 gedung ini hancur karena terkena gempa, dan dibangun kembali oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dengan bentuk baru.

Namanya diganti menjadi “Nieuw Hollandsche Kerk” berfungsi pada 1733-1808. Gedung ini kemudian dibeli oleh perusahan Geo Wehry & Co untuk dijadikan gudang. Akhirnya pada 14 Agustus 1936 gedung berserta tanahnya dinyatakan sebagai monumen (cagar budaya) dan dibeli dari perusahaan Geo Wehry & Co oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Sejarah pendirian museum berawal ketika pada 1937, Yayasan Oud Batavia (Stichting Oud-Batavia) mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah kota Batavia. Tujuannya, untuk mengumpulkan, merawat, dan memamerkan berbagai koleksi. Diharapkan koleksi ini dapat menggambarkan sejarah kota Batavia sejak masa prasejarah hingga masa kini, termasuk menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi, dan bangsa asing seperti Arab, India, Belanda, Portugis, dan Cina. Pada pokoknya museum ingin menggambarkan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya. Oud Bataviaasche Museum dibuka untuk umum pada 22 Desember 1939. Pengelolaannya diserahkan kepada Stichting Oud Batavia. Museum inilah yang menjadi cikal-bakal Museum Sejarah Jakarta (Museum Fatahillah).

Pada 1957 nama Oud Bataviaasche Museum berubah menjadi Museum Djakarta Lama di bawah naungan LKI (Lembaga Kebudayaan Indonesia), nama baru dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada 17 September 1962 lembaga ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI, dan pada 23 Juni 1968 gedung ini diserahkan ke Pemerintah DKI Jakarta. Pada 30 Maret 1974 nama museum ini berubah menjadi Museum Sejarah Jakarta.

Gedung museum menempati gedung lain, yakni bekas gedung Balai Kota atau Stadhuis di stadhuisplein (sekarang Taman Fatahillah). Jaraknya tidak terlalu jauh dari gedung lama yang bekas gereja. Selanjutnya gedung bekas gereja dijadikan Museum Wayang.

Dari uraian di atas dapat diketahui perkembangan museum di masa kolonial. Sebelum berdirinya lembaga museum di Indonesia, di kalangan masyarakat bumiputra telah tumbuh kesadaran untuk melakukan hal yang sama dengan misi museum, meski masih dalam bentuk yang sederhana dan bersifat koleksi pribadi. Sistem pengelolaannya masih sederhana, belum mengikuti sistem manajemen museum. Bila “dipamerkan” biasanya hanya terbatas pada kalangan sahabat dan keluarga besar. Di Indonesia lembaga museum mulai berdiri pada awal abad ke-18 pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam hal awal pendirian museum di Indonesia, kebanyakan merupakan bagian dari kegiatan lembaga ilmu pengetahuan atau penelitian, kekayaan alam dan kebudayaan, serta peradaban masa lalu, terutama dari masyarakat Jawa, Bali, Lombok, Madura, dan Sumatera. Menurut Luthfi Asiarto, oleh pemerintah kolonial museum-museum kebudayaan beserta lembaga penelitiannya itu mereka manfaatkan untuk mengenal kebudayaan rakyat jajahan. Untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam negara kita, mereka mendirikan museum-museum sains (Asiarto, 1987: 1-2).

Dalam hal pendiri museum, selain atas inisiatif dari kalangan bangsa Barat, ada beberapa nama bumiputra yang telah memiliki kesadaran akan pentingnya museum. Kemudian mereka tampil berperan dalam pendirian museum. Sejumlah nama yang patut dicatat dalam sejarah, antara lain Pangeran Sosrodiningrat IV (pendiri Museum Radya Pustaka), R.A.A. Kromojoyo Adinegoro (pendiri Museum Mojokerto), Dr. Husein Jayadiningrat (salah seorang pendiri Museum Sonobudoyo); Pangeran Prangwadono atau Mangkunegoro VII (Museum Sonobudoyo dan Museum Mangkunegaran). Di Bali peran I Gusti Bagus Jelantik (Raja Karangasem), I Gusti Alit Ngurah (Bestruurder Penegara Badung), dan I Gusti Ketut Jelantik (Raja Buleleng), juga besar dalam mendirikan Museum Bali.

Mengenai tema dan koleksi yang dipamerkan ada beberapa macam. Museum Zoologi di Bogor dan Bukittinggi serta Museum Geologi Bandung melestarikan tinggalan sejarah alam berupa keanekaragaman flora, fauna, bebatuan, tambang, fosil, dan lain-lain. Museum Radya Pustaka, Sonobudoyo, Mangkunegaran, dan Museum Bali menggambarkan sejarah dan kekayaan budaya kehidupan kerajaan, meskipun di dalamnya juga terdapat koleksi arkeologi. Sementara itu, Museum Mojokerto, Museum Trowulan, dan BGKW menyimpan koleksi tinggalan arkeologi. Dua museum yang bertujuan melestarikan sejarah kota adalah Stedelijk Historisch Museum yang menggambarkan sejarah kota Surabaya dan Oud Batavia Museum yang mengggambarkan sejarah kota Batavia. Selanjutnya ada empat museum yang berbasis pada penggambaran adat dan budaya daerah dan benda etnografi, yakni Museum BGKW, Museum Rumoh Aceh, Museum Simalungun, dan Museum Rumah Adat Baanjuang di Bukittinggi. Adapun Museum Gedong Kirtya di Singaraja awalnya lebih mengarah pada pelestarian naskah kuno dalam bentuk lontara.

Menutup uraian dalam bab ini disimpulkan bahwa pendirian lembaga museum di Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak dapat dipisahkan dengan sistem politik penjajahan. Berkat keanekaragaman budaya yang dijadikan koleksi museum pemerintah Hindia Belanda dapat mengangkat derajat bangsa Belanda di mata bangsa-bangsa Eropa (Barat). Negeri Belanda yang kecil saja berhasil menduduki urutan ketiga di antara negara-negara kolonial karena berbagai koleksi museum di Hindia Belanda dipamerkan dalam berbagai pameran kolonial (Colonial Exhibition) di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh para ahli kolonial di Prancis diakui bahwa produktivitas Indonesia sebagai daerah jajahan sangat menguntungkan Belanda. Dalam koran L’Echo de Paris 10 Mei 1931 yang dikutip oleh Frances Gouda dinyatakan, ”Belanda kecil, bagaimanapun, merupakan kekuatan kolonial ketiga di dunia, dan negara jajahannya Indonesia selalu menguntungkan sepanjang waktu” . Bagi Belanda, Indonesia adalah negeri jajahan yang setelah merdeka seperti ”surga yang hilang”. Hal ini membuat M.B. van der Jagt, mantan Gubernur Surakarta dalam bukunya ”Memoires” yang dikutip oleh Gouda mengatakan, ”Dengan adanya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, Belanda dipaksa untuk meninggalkan karyanya yang sangat berharga, yang merupakan hasil kerja keras selama tiga setengah abad, kehilangan kerjaan Hindianya, kekayaan tropisnya…dst.” .

(Lihat Bagian 3)

About these ads

Responses

  1. [...] (Lihat Sambungan) Like this:SukaBe the first to like this post. [...]


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: